100 Perusahaan Dijadikan Sampel Pengawasan UMK

100 perusahaan dijadikan sampel pengawasan umk

PURWOKERTO – Sebanyak 900 perusahaan di Kabupaten Banyumas wajib menerapkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.350.000. Bila tidak, perusahaan akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga penutupan perusahaan.

“Jika dalam pantauan nanti ditemukan adanya pengusaha yang tidak membayar gaji sesuai UMK, perusahaan tersebut akan mendapat sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Banyumas Haris Subiyakto, Senin (8/2).

Pemantauan yang dilakukan tim yang terdiri dari Pemkab Banyumas, Serikat Pekerja, dan asosiasi pengusaha, akan memantau perusahaan di Banyumas yang wajib menerapkan UMK 2016. “Pengawasan akan dimulai 9 Febuari sampai awal Maret. Kita akan ambil sampel sebanyak 100 perusahaan untuk melakukan pengawasan UMK,” ujar dia.

Di dalam pengawasan, lanjut dia, tim tidak hanya melakukan pantauan kepada perusahaan namun juga kepada pekerja. Hal ini agar pengawasan lebih optimal. Dari hasil pantauan, jika ditemukan ada perusahaan yang tidak sesuai membayarkan upah kepada pekerjanya, akan langsung dilakukan evaluasi di tempat.

“Kita tanyakan dulu alasan tidak membayarkan upah sesuai UMK. Lupa atau memang sengaja. Kalau tetap membandel, kita akan cabut izin usahanya,” tegasnya.

Selain itu, jika ada pekerja yang tidak dibayaran sesuai UMK diimbau segera melaporkan kepada SPSI. Laporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti.

Dia berharap, dalam pemantauan UMK tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Sebab hasil penetapan UMK yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah disepakati semua pihak.

“Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayarkan sesuai UMK. Karena kalau mau mengeluh seharusnya sejak awal, sebelum ditetapkan UMK tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Banyumas bersama serikat pekerja dan asosiasi pengusaha telah membentuk tim khusus bersama, untuk memantau pelaksanaan penerapan UMK Kabupaten Banyumas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuain pembayaran UMK kepada pekerja di tahun 2016. (why/sus)

Sumber: