Ahli: Didakwa Berkali-kali dengan Kasus yang Sama Langgar UUD 1945

Jakarta

Ahli pidana Arif Setiawan menyatakan pendakwaan yang dilakukan berkali-kali terhadap satu orang dalam kasus yang sama, merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal itu disampaikan dalam sidang judicial review KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon adalah pengusaha Umar Husni. Ia didakwa tiga kali dalam kasus perpajakan dalam perkara yang sama. Langkah penyidik melakukan pendakwaan berulang dinilai menyalahi spirit KUHAP.

“Spirit utama munculnya KUHAP adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa,” kata Arif sebagaimana dikutip dari risalah sidang MK, Jumat (22/7/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arif menyatakan apabila aparat penegak hukum pidana dibekali dengan serangkaian kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana yang potensial dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa sebagai akibat dipergunakannya kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana itu mulai dari kewenangan yang paling ringan sekadar untuk menghentikan dan menanyakan identitas seseorang, hingga kewenangan yang paling kuat seperti melakukan upaya paksa menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan lain sebagainya.

“Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, maka kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana dalam praktiknya sering juga terjadi penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya,” kata dosen FH UII Yogyakarta itu.

Beranjak dari logika hukum di atas, maka Arif berkeyakinan pendakwaan berkali-kali dalam kasus yang sama terhadap orang yang sama adalah pelanggaran terhadap UUD 1945.

“Frasa batal demi hukum yang terdapat dalam norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ucap Arif.

Arif meminta MK memberikan tafsiran terhadap Pasal 143 ayat 3 KUHAP itu.

“Dengan menentukan persyaratan yang wajib dipenuhi agar frasa batal demi hukum tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seperti dengan memberikan pembatasan waktu selambat‐lambatnya bagi penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan jumlah maksimal pengajuan kembali proses penuntutan terhadap terdakwa yang bersangkutan, agar Pemohon atau terdakwa bisa memperoleh perlakuan hukum yang adil dan berkepastian hukum,” ujar Arif.

Simak juga ‘KPK Ajukan Banding Atas Vonis Eks Pejabat Pajak Alfred Simanjuntak’:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)

Ahli: Didakwa Berkali-kali dengan Kasus yang Sama Langgar UUD 1945

Jakarta

Ahli pidana Arif Setiawan menyatakan pendakwaan yang dilakukan berkali-kali terhadap satu orang dalam kasus yang sama, merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal itu disampaikan dalam sidang judicial review KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon adalah pengusaha Umar Husni. Ia didakwa tiga kali dalam kasus perpajakan dalam perkara yang sama. Langkah penyidik melakukan pendakwaan berulang dinilai menyalahi spirit KUHAP.

“Spirit utama munculnya KUHAP adalah untuk memperbaiki hukum acara pidana yang lebih melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa,” kata Arif sebagaimana dikutip dari risalah sidang MK, Jumat (22/7/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arif menyatakan apabila aparat penegak hukum pidana dibekali dengan serangkaian kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana yang potensial dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa sebagai akibat dipergunakannya kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana itu mulai dari kewenangan yang paling ringan sekadar untuk menghentikan dan menanyakan identitas seseorang, hingga kewenangan yang paling kuat seperti melakukan upaya paksa menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan lain sebagainya.

“Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, maka kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum pidana dalam praktiknya sering juga terjadi penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya,” kata dosen FH UII Yogyakarta itu.

Beranjak dari logika hukum di atas, maka Arif berkeyakinan pendakwaan berkali-kali dalam kasus yang sama terhadap orang yang sama adalah pelanggaran terhadap UUD 1945.

“Frasa batal demi hukum yang terdapat dalam norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ucap Arif.

Arif meminta MK memberikan tafsiran terhadap Pasal 143 ayat 3 KUHAP itu.

“Dengan menentukan persyaratan yang wajib dipenuhi agar frasa batal demi hukum tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 seperti dengan memberikan pembatasan waktu selambat‐lambatnya bagi penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan jumlah maksimal pengajuan kembali proses penuntutan terhadap terdakwa yang bersangkutan, agar Pemohon atau terdakwa bisa memperoleh perlakuan hukum yang adil dan berkepastian hukum,” ujar Arif.

Simak juga ‘KPK Ajukan Banding Atas Vonis Eks Pejabat Pajak Alfred Simanjuntak’:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)