Alasan Rahayu Saraswati Setuju Pilkada Tak Langsung

Jakarta

Politikus Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyuarakan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pilkada tak langsung. Rahayu menjabarkan salah satu alasannya, yakni untuk menekan korupsi.

Mulanya, Rahayu menyebut Indonesia sudah jauh sekali dari salah satu sila di Pancasila, yakni sila ke-4 Pancasila.

“Buat yang benar-benar mengerti soal sila ke-4, kita sudah jauh banget dari sila ke-4,” ungkap Rahayu seperti dalam video Total Politik yang disiarkan di acara Adu Perspektif detikcom, Rabu (27/7/2022) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, masyarakat terkesan ‘ngasal‘ saat memilih kepala daerah. Banyak masyarakat memilih asal karena banyak pilihan.

“Bukan pilpres, tapi pilkada, why? Seharusnya masyarakat diajari siapa yang kau pilih sebagai wakil lo. Make the difference. Orang kan sekarang mikirnya, ‘Ah ya sudahlah, terserah gua nyoblos yang ini, nyoblos yang ini' tanpa melihat karena too much choice,” kata Rahayu.

Dengan pilkada tak langsung, jelas Rahayu, masyarakat bisa fokus memilih presiden. Masyarakat diminta mempercayakan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

“Mereka harus trust bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka,” tutur Rahayu.

Menurut Rahayu, pilkada tak langsung bisa menekan angka korupsi. “Interpretasi itu adalah, menurut saya, kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik, salah satunya adalah tentang indirect election,” tutur Rahayu.

Ia menyebut animo ‘pilkada tak langsung' sudah mulai disuarakan masyarakat. “Animonya bukan hanya di Partai (Gerindra), tetapi animonya sudah ada beberapa lintas. Kita sudah mulai omongin karena, come on, this is transactional dan korupsinya mau berapa lama kita mau kayak gini?” sambung Rahayu.

“Banyak anak-anak muda, bahkan generasi milenial, yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Pilkada Tak Langsung di 2014

Singkat cerita, pada 2014, pembahasan mengenai RUU Pilkada sangat alot. Mayoritas fraksi di DPR menghendaki agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD alias tidak langsung. Sementara itu, ada dorongan kuat dari publik agar pilkada tetap digelar secara langsung.

Pada 25 September 2014, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Rapat berlangsung alot karena banyak pasal yang belum disepakati. Dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih untuk pertama kalinya ‘adu kekuatan'.

Koalisi Indonesia Hebat, yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendukung pilkada langsung. Sebaliknya, Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung pilkada tak langsung.

Melalui lobi politik panjang dan drama kericuhan anggota Dewan, sidang paripurna mengesahkan RUU Pilkada opsi pemilihan lewat DPRD dengan jumlah suara hasil voting sebanyak 226 anggota.

Sementara itu, di kubu berseberangan, jumlah suara anggota Dewan propilkada langsung kalah telak meski mendapat dukungan tambahan dari 11 anggota Fraksi Golkar dan 6 anggota Demokrat. Kekalahan pendukung pilkada langsung ini salah satunya akibat aksi walk out 139 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Presiden SBY, yang saat itu masih di Amerika Serikat, pun mengaku kecewa terhadap hasil voting pengesahan RUU Pilkada. Setiba di Tanah Air, tepatnya 2 Oktober 2014, Presiden SBY menerbitkan dua perppu. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Februari 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Hingga kini pilkada dilakukan secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

(isa/zap)