Anarkis, Demo PGOT Jebol Pagar Pemkab

anarkis, demo pgot jebol pagar pemkab

Mahasiswa yang berada paling depan dari masa Masyarakat miskin kota yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak berhasil merobohkan gerbang Pendopo Bupati Banyumas setelah terjadi dorong-dorongan dengan satpol PP yang berjaga_Aliansi Mahasiswa bersama Masyarakat Miskin Kota maksa masuk halaman Pendopo Bupati setelah sebelumnya mediasi mengenai pencabutan Perda No 16 dengan Bupati di depan gerbang tidak membuahkan hasil.
Anarkis, demo pgot jebol pagar pemkab 1

PURWOKERTO- Aksi para Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) bisa jadi sejarah di Kabupaten Banyumas. Mereka yang berdemo di depan kantor Pemkab, Jumat (18/3) kemarin, bertindak anarkis dengan merobohkan pagar gerbang kantor tersebut.

Petugas Satpol PP tak mampu membendung ratusan PGOT yang merengsek maju dan mendorong gerbong pagar. Petugas Satpol memang kalah jumlah. Ini pertamakalinya pagar Pemkab roboh oleh aksi demo.

Mereka yang berdemo ialah pekerja jalanan dan  elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Perda Tentang Penyakit Masyarakat (Simalakama). Mereka menuntut pencabutan Perda No 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

Pantauan Radarmas, unjuk rasa diikuti mulai  anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga nenek-nenek dan waria. Mereka berjalan dari kampus IAIN Purwokerto menuju kantor Pemkab Banyumas.

Setelah sampai di depan kantor Pemkab,  pengunjuk rasa meminta bertemu  Bupati Banyumas Ir H Acmad Husein. Salah satu pengunjuk rasa, Bangkit mengatakan, audensi merupakan cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. “Kalau bupati tidak mau menemui kami, sama juga  menentang hukum tertinggi di negeri ini,” katanya memaksa.

Tidak berselang lama, Bupati Husein menemui para pengunjuk rasa tersebut. Bupati  mengajak berdialog pengunjuk rasa dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan keluhanya.

Salah satu pengunjuk rasa, Heru menceritakan tentang anaknya yang terpaksa putus sekolah lantaran tidak sanggup membiayai. “Sebenarnya saya bekerja, namun hanya kuli bangunan yang tidak setiap hari ada proyek. Karena itu anak saya terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya,” ceritanya.

Menanggapi hal tersebut, Husein menyatakan,  biaya pendidikan sampai jenjang SMP sudah digratiskan. Tidak ada alasan lagi untuk putus sekolah. Untuk orang dewasa yang tidak memiliki pekerjaan, Husein mengatakan,  Dinsosnakertrans sudah menyediakan balai pelatihan kerja untuk mereka.

“Ini anak-anak yang ikut demo, yang tidak sekolah atau putus sekolah silahkan didata, dijamin akan di tanggung Pemkab gratis sekolahnya,” katanya.

Bupati pun menyampaikan,  untuk orangtua yang kesusahan pekerjaan, tinggal mengajukan ke RT atau kepala desa untuk meminta diberi pelatihan kerja dari Pemkab. “Jika terlalu sulit prosesnya, silahkan siapa saja yang tidak punya pekerjaan di data dan laporkan langsung ke saya di Pemkab. Akan saya urus langsung,” kata Husein kepada para pengunjuk rasa.

Sayangnya, meski sudah menyampaikan hal seperti itu, massa tetap tak kondusif. Satpol PP pun kemudian mendampingi bupati kembali ke dalam kantor. Massa tetap bertahan di depan gerbang dan meminta Husein untuk kembali menemuinya untuk menyelesaikan dialog hingga tuntas.

Tak puas dengan hasil audensi itu, massa merangsek mencoba masuk dan  ingin menemui bupati kembali. Satpol PP yang kalah jumlah tak bisa membendung tindak anarkis peserta demo. Pintu gerbang Pendopo Pemkab Banyumas akhirnya roboh.

Para PGOT itu kemudian menduduki halaman depan Pendopo Si Panji Purwokerto. Mereka lalu membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB.

Saat diminta tanggapan tentang perusakan pintu gerbang kantor Pemkab Banyumas, Kasubbag Pemberitaan dan Dokumentasi Humas Pemkab Banyumas Wahyono menyesalkannya. “Kami menyayangkan hal itu sampai terjadi.  Apalagi bupati sudah menemui para pendemo dan sudah memberikan solusi-solusi,” terangnya.

Terkait dengan perda, lanjut Wahyono, bupati juga sudah berjanji akan membicarakannya lagi dengan lembaga legislatif. “Jadi sangat disayangkan  ada perusakan pagar,” imbuhnya. Kendati demikian, Wahyono mengatakan, Pemkab  tidak akan menuntut para pelaku perusakan tersebut. (why/dis)

Sumber: