Anggaran Dana Cadangan Pilkada Mendesak

anggaran dana cadangan pilkada mendesak

pilkada copyPURWOKERTO – Pemkab Banyumas serius dalam mempersiapkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2018 mendatang. Salah satunya dengan mengusulkan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, pada rapat paripurna DPRD Banyumas Senin (14/3).

KPU Banyumas sebagai penyelenggara pemilu menegaskan dana cadangan memang sangat diperlukan. Mengingat biaya pilkada yang dibutuhkan cukup besar yaitu mencapai Rp 56.581.691.000.

Komisioner KPU Divisi Logisltik dan Keuangan, Agung Basuki mengatakan, biaya terbesar penyelenggaraan pilkada ada di sektor honor badan ad hoc yang bertugas sebagai panitia penyelenggara pemilu. Jumlahnya mencapai Rp 28.310.900 atau sekitar 50,04 persen.

Menurutnya, badan ad hoc terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk 27 kecamatan masing-masing berjumlah delapan orang, terdiri lima anggota komisi dan tiga bagian kesekretariatan. “Belum lagi panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa masing-masing lima orang, terdiri tiga penyelenggara dan dua bagian sekretariat. Padahal itu dibentuk di 331 desa/kelurahan yang ada di Banyumas,” katanya, Selasa (15/3).

Selain itu lanjut dia, untuk honor Kelompok Penyelengaraan Pemungutan Suara (KPPS) untuk 3.171 tempat pemungutan suara (TPS). Setiap KPPS beranggotakan tujuh penyelenggara dan dua anggota linmas (hansip). “Kita asumsikan ini untuk honor mereka sembilan bulan,” jelasnya.

Agung menjelaskan, kebutuhan terbesar kedua  untuk keperluan alat peraga kampanye sekitar Rp 12.436.000.000 atau 21,98 persen. Termasuk untuk keperluan pencetakan kertas suara dengan asumsi jumlah pemilih sebanyak 1.584.638 atau  619.877 keluarga, Sehingga untuk kebutuhan kedua pos tersebut sudah menyedot lebih dari 70 persen total anggaran yang diajukan. Sedangkan sisanya untuk keperluan administrasi dan operasional lainnya.

“Kalau pos anggaran untuk honor badan ad hoc dan APK tidak berani dipangkas, kalau yang lain mungkin masih bisa dilakukan efisiensi. Ini berkait dengan kelancaran atau sukses tidaknya pelaksanaan pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, penyusunan anggaran berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilukada, Permendagri No 51 Tahun 2016 tentang Rencana Biaya Pilkada dan PKPU No 7 tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. (why/sus)

Sumber: