Apa Itu MKD DPR? Pengertian, Tugas dan Wewenang MKD DPR

Jakarta

Apa itu MKD DPR? MKD adalah singkatan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD dibentuk oleh DPR dengan memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu MKD DPR, simak informasi selengkapnya berikut ini.

Apa itu MKD DPR? Penjelasan tentang MKD DPR RI

Dilansir dari situs resmi Sekretariat Jenderal DPR RI, apa itu MKD adalah singkatan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 disebutkan pengertian MKD adalah sebagai berikut.

Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.

Apa itu MKD DPR? Tentang Mahkamah Kehormatan Dewan

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan MKD dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota MKD adalah berjumlah 17 orang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan MKD adalah satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota MKD berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tata cara pelaksanaan tugas MKD adalah diatur dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Apa itu MKD DPR? Tugas MKD DPR RI

Pada pasal 2 Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, disebutkan bahwa MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Tugas MKD adalah sebagai berikut:

  • Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
  • Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota.
  • Mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.
  • Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana.
  • Meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana.
  • Meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.
  • Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.
  • Mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

Apa itu MKD DPR? Wewenang MKD DPR RI

Sebagaimana pada pasal 2 Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, wewenang MKD adalah sebagai berikut:

  • Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota.
  • Memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR.
  • Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
  • Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan.
  • Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD.
  • Melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
  • Memanggil pihak terkait.
  • Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD.
  • Memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik.
  • Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga.
  • Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

Demikian penjelasan tentang apa itu MKD adalah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Simak Video: Mahfud Md: Terlapor Dihubungi Sambo Tak Ada, MKD DPR Mau Adili Siapa?

[Gambas:Video 20detik]

(wia/imk)