Bawaslu Kabupaten Banyumas Copot Branding di Angkutan Umum

bawaslu kabupaten banyumas copot branding di angkutan umum

bawaslu kabupaten banyumas copot branding di angkutan umum
Sekaligus APK yang Melanggar

PURWOKERTO-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas beserta jajarannya menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasinya melanggar, Senin (12/11).

“Hari ini (kemarin, red) Panwascam serentak menertibkan APK dan bendera Parpol yang dipasang di tempat yang dilarang,” katanya. Ia mengatakan, hingga Senin Sore Panwascam masih terus melakukan penertiban.

Sedangkan untuk penertiban branding angkutan umum di wilayah kota Purwokerto, Saleh mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus. Tim ini terdiri dari Bawaslu, Panwascam, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Saleh menjelaskan, pihaknya sengaja melibatkan Dinhub karena penertiban terkait angkutan umum.

“Branding dilarang dilakukan di angkutan umum. Makanya Dinhub kita libatkan, kaitannya dengan angkutan umum yang dilarang untuk kempanye,” jelasnya.

Untuk penertiban branding angkutan umum ini, tim dapat menertibkan 22 kendaraan yang melanggar. Diantaranya, kata dia, di Karanglewas 10 angkutan umum, di Pasar Wage 10 angkutan umum, dan di terminal Bulupitu Purwokerto dua buah angkutan umum yaitu Mikro jurusan Purwokerto-Kebumen.

Stiker branding angkutan umum itu, jelasnya, bergambar Calon Presiden Joko Widodo. Selain itu, di angkutan kota juga terdapat stiker branding berlogo PDIP, dan Partai Nasdem di mikro. Meski telah ditertibkan, Saleh mengatakan, kemungkinan masih ada angkutan umum yang di branding untuk kampanye. Hal ini karena pihaknya hanya operasi di tiga titik tersebut.

“Tiga titik itu juga belum bisa dipastikan bersih. Misalnya di Terminal Bulupitu. Kebetulan tadi (kemarin, red) ada razia Jasa Raharja, jadi dimungkinkan ada angkutan umum yang tidak masuk terminal,” jelasnya.

Ia menegaskan, Bawaslu akan tetap melakukan penertiban branding angkutan umum, jika kedepannya masih ditemukan.

Dengan penertiban ini, Saleh berharap, Parpol akan lebih taat aturan dalam pelaksanaan kampanye, khususnya pemasangan APK. Dan caleg, lanjutnya, juga harus koordinasi dengan Parpol saat akan memasang APK. Hal ini agar caleg mendapat edukasi dari parpol yang sudah melakukan dan memahami kesepakatan dengan Bawaslu dan KPU. (ing)

Sumber: