Buntut Panjang Ucapan Bupati Merauke soal ‘Bayaran’ UU Papua Selatan

Jakarta

Pernyataan Bupati Merauke Romanus Mbaraka dalam videonya yang menyebut adanya ‘bayaran’ terkait undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua berbuntut panjang. Romanus diadukan ke KPK.

Pernyataan Romanus itu sebelumnya beredar di media sosial. Dalam potongan video yang viral itu, Romanus berbicara seperti ini:

Tahun 2020, Bapak Yan Mandenas Anggota DPR RI hubungi saya, Kakak Rom, ini saatnya kakak harus all out, harus habis-habisan, supaya provinsi ini bisa jadi. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, demi leluhur di tanah ini, saya kasih tahu kamu saya punya perjalanan, bagaimana saya kasih gol, saya sudah jadi kepada kakak saya akan buat provinsi bisa jadi, seperti itu

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti itu saya pergi ke Pak Yan Mandenas, saya pergi ke Pak Komarudin, saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal, nanti kalau saya sebut, KPK tangkap saya nanti

Bayarannya mahal, saya harus ubah pasal yang Pak Komarudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat, tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP bahkan gubernur, itu dasarnya

Bermainlah saya di situ seperti mancing ikan kerapu…

Akhirnya pasal itu diubah, begitu undang-undang otsus diubah. Ketika pasal itu diubah akhirnya di situ ditambah bahwa untuk mengusulkan sebuah provinsi baru di Provinsi Papua maka bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi akhirnya tidak tergantung DPRD MRP dan Gubernur. Akhirnya ditarik ke pusat berdasarkan usulan langsung dari masyarakat di daerah

Nah dengan usulan kita yang sudah bertahun-tahun langsung kita diproses untuk jadi sebuah provinsi. Itu ceritanya tapi berjuang setengah mati rasanya kayak urat mau putus-putus karena semua pakai biaya, semua pakai ongkos, begitu. Itu cerita akhirnya provinsi jadi.

Klarifikasi Bupati Merauke

Bupati Merauke Romanus Mbaraka menegaskan pihaknya tidak memberi suap satu rupiah pun kepada DPR RI atas pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Hal ini menyusul beredarnya klip video pidato dirinya yang menyinggung tentang mahalnya ‘bayaran’ pengesahan UU tersebut.

“Dengan benar dan dengan sangat saya katakan tidak ada suap dengan DPR. Kalau ada yang tulis di media massa bahwa itu suap, itu sama sekali tidak benar. Dan itu bisa dibuktikan. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Romanus dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).

Adapun pidato dalam video tersebut disampaikannya dalam pawai syukur disahkannya UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Romanus menjelaskan yang dimaksud dalam pidato tersebut adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh masyarakat Papua Selatan untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan.

“Yang saya maksudkan dalam sambutan adalah kami rakyat Merauke di Papua Selatan, rakyat Asmat, rakyat Mappi, dan rakyat Boven Digoel sebelum pemekaran hampir 20 tahun lebih kami berjuang luar biasa untuk membuat Papua Selatan jadi provinsi di tanah Papua,” jelas Romanus.

Kendati demikian, Romanus juga meminta maaf kepada pihak yang namanya ia sebutkan dalam pidato. Ia pun meminta maaf bila penyebaran pidatonya memunculkan ketersinggungan terhadap sejumlah pihak karena pidato yang beredar menurutnya tidak disampaikan secara lengkap.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komaruddin Watubun dan Bapak Yan Mandenas yang saya sebutkan namanya dalam pidato saya saat kembali dari mengikuti penetapan UU Papua Selatan di DPR,” kata Romanus.

Lihat juga video ‘Ledakan Dapil dari IKN dan Pemekaran Papua’:

[Gambas:Video 20detik]

Romanus diadukan ke KPK. Simak di halaman selanjutnya.