Bupati: Pemkab Tidak Berikan Bantuan Hukum

bupati: pemkab tidak berikan bantuan hukum

3 Tersangka Anggota Satpol PP
PURWOKERTO-Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap tiga anggota Satpol PP yang ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput pembubaran paksa aksi demontrasi tolak PLTPB Baturraden.

“Kita tidak mendampingi, karena untuk tindak pidana tidak boleh didampingi (bantuan hukum dari pemerintah, red),” kata Bupati, Selasa (17/10).

bupati pemkab tidak berikan bantuan hukum

Selain itu, bupati juga melarang seluruh PNS di lingkungan Pemkab Banyumas menarik iuran untuk bantuan hukum tersebut. Apalagi sampai mengatasnamakan bupati untuk menarik sumbangan kepada sejumlah kepala dinas.

“Dilarang itu mereka ngumpulin. Saya damprat itu kalau sampai ada yang mengatasnamakan bupati (untuk menarik bantuan, red), salah itu. Kalau keikhlasan karena simpati mereka silahkan, tapi kalau dikondisikan itu tidak boleh, akan saya tegur,” tegasnya.

Menurutnya jika ada yang memberikan bantuan kepada tiga tersangka anggota Satpol PP, bisa jadi dilakukan oleh keluarganya. Sebab keluarga tentu ingin membantu anggota keluarganya. Sedangkan jika ada yang menjenguk, lalu menawarkan bantuan perseorangan dia juga tidak bisa melarang.

Dia mengatakan, meskipun ada satu orang tersangka berstatus PNS, sejauh ini bupati belum bisa memutuskan status PNS tersebut dicabut atau tidak. Sebab anggota Satpol PP tersebut bukan merupakan pejabat atau kepala dinas yang menjabat di kedudukan strategis, sehingga jabatannya harus dilepas.

“Penahanan tiga satpol, proses hukum yang harus dijalani. Setelah punya kekuatan hukum tetap, baru kita proses untuk yang PNS. Sebelumnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena dia bukan pejabat, juga tidak diberhentikan, kecuali kalau dia eseleon,” pungkasnya. (why)

Sumber:

Bupati: Pemkab Tidak Berikan Bantuan Hukum

bupati: pemkab tidak berikan bantuan hukum

3 Tersangka Anggota Satpol PP
PURWOKERTO-Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap tiga anggota Satpol PP yang ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput pembubaran paksa aksi demontrasi tolak PLTPB Baturraden.

“Kita tidak mendampingi, karena untuk tindak pidana tidak boleh didampingi (bantuan hukum dari pemerintah, red),” kata Bupati, Selasa (17/10).

bupati pemkab tidak berikan bantuan hukum

Selain itu, bupati juga melarang seluruh PNS di lingkungan Pemkab Banyumas menarik iuran untuk bantuan hukum tersebut. Apalagi sampai mengatasnamakan bupati untuk menarik sumbangan kepada sejumlah kepala dinas.

“Dilarang itu mereka ngumpulin. Saya damprat itu kalau sampai ada yang mengatasnamakan bupati (untuk menarik bantuan, red), salah itu. Kalau keikhlasan karena simpati mereka silahkan, tapi kalau dikondisikan itu tidak boleh, akan saya tegur,” tegasnya.

Menurutnya jika ada yang memberikan bantuan kepada tiga tersangka anggota Satpol PP, bisa jadi dilakukan oleh keluarganya. Sebab keluarga tentu ingin membantu anggota keluarganya. Sedangkan jika ada yang menjenguk, lalu menawarkan bantuan perseorangan dia juga tidak bisa melarang.

Dia mengatakan, meskipun ada satu orang tersangka berstatus PNS, sejauh ini bupati belum bisa memutuskan status PNS tersebut dicabut atau tidak. Sebab anggota Satpol PP tersebut bukan merupakan pejabat atau kepala dinas yang menjabat di kedudukan strategis, sehingga jabatannya harus dilepas.

“Penahanan tiga satpol, proses hukum yang harus dijalani. Setelah punya kekuatan hukum tetap, baru kita proses untuk yang PNS. Sebelumnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena dia bukan pejabat, juga tidak diberhentikan, kecuali kalau dia eseleon,” pungkasnya. (why)

Sumber: