Cak Nanto: Usulan Penonaktifan Kapolri Berlebihan

Jakarta

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto (Cak Nanto) menilai usulan penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo imbas penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat berlebihan. Cak Nanto mengapresiasi Kapolri yang sudah membeberkan fakta terkait kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo itu.

“Kalau menurut saya berlebihan ya. Kecuali langkah-langkah Kapolri tidak sesuai dan menyimpang atau malah menjadi bagain dari skenario itu. Kalau beliau kan sudah mengungkapkan fakta dan berani menjerat siapa pun orang secara struktural, yang terdekat pun bintang dua dan sebagainya di dalam kasus ini,” kata Cak Nanto kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Cak Nanto meminta penanganan kasus Sambo tak dibawa ke ranah politik. Menurut Cak Nanto, penanganan kasus Sambo oleh Polri sudai sesuai dengan fakta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya berharap ini tidak dibawa ke sana. Tapi lebih kepada penegeakan hukum diungkap sesuai dengan fakta, itu sudah dilakukan dan itu kepolisian bisa mengungkap hal ini dengan berani, bintang dua dan sebagainya,” imbuh Cak Nanto.

Cak Nanto mengatakan penanganan kasus Sambo sudah berada di jalur yang tepat. Yang diperlukan saat ini, kata Sambo, adalah dukungan dari berbagai elemen agar Polri tetap di jalur yang benar mengusut kasus Sambo.

“Penanganan kasus ini sudah on the track pada kasus hukum. Jadi jangan ditambahin kepada kasus-kasus politiknya yang mengarah ke personiliti. Kecuali dia itu menjadi bagian dari skenario itu,” ujar Cak Nanto.

Usulan penonaktifan Kapolri sebelumnya disampaikan legislator Partai Demokrat Benny K Harman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

(knv/fjp)