Cipayung Plus Nasional Tolak Penonaktifan Kapolri

Jakarta

Usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman di ruang rapat Komisi III saat rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Merespons usul tersebut, Cipayung Plus Nasional, yang terdiri atas sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa, menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan Ketua Umum Hikmahbudhi, Wiryawan, Rabu (24/8/2022), para ketua umum organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Nasional menyatakan sikap sebagai berikut:

– Ketua Umum KAMMI Zaki Ahmad Rivai

Sampai kini banyak progress dari kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan dari sini merembet ke persoalan judi online yang memang menjadi masalah bangsa. Apa alasan menonaktifkan Kapolri?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pendapat menonaktifkan Kapolri terlalu tendensius dan bernuansa politis. Yang seharusnya kita lakukan adalah mendukung proses penyelidikan ini berjalan maksimal. Kalau dikatakan lambat, wajar saja. Sebab, untuk mengurai kasus yang dibumbui kebohongan, apalagi melibatkan perwira tinggi, tentu butuh waktu dan tenaga ekstra.

Menonaktifkan Kapolri malah memperkeruh suasana dan membuat masalah makin runyam. Belum lagi tugas Polri ke depan sangat banyak. Kita ingin Polri kembali marwahnya, dipercaya masyarakat, dan betul-betul menjadi lembaga penegak keadilan. Kita dukung dan terus mengingatkan agar kasus ini dibuka setransparan mungkin.

ketua umum dpp gmni, arjuna putra aldinoKetua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino (dok. GMNI)

– Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino

Pernyataan Benny K Harman jelas mengarah pada politisasi kasus Brigadir J, di mana Benny ingin memanfaatkan kasus pembunuhan terhadap Joshua sebagai pergantian jabatan Kapolri.

Kapolri sudah menyelesaikan kasus ini dengan baik, membuat kasus ini terang dan berpihak pada keadilan untuk keluarga Brigadir J. Sambo polisi bintang dua bertindak kriminal beliau copot dan jadikan tersangka. Polisi yang terlibat diberikan sanksi etik dan bisa diproses pidana.

Jadi tidak bisa sembarang bicara, bikin keruh situasi, harus melihat perasaan masyarakat dan keluarga Brigadir J. Jangan main akrobat politik di tengah situasi seperti ini. Harus memiliki nalar yang sehat, jangan memancing di air keruh.

Penonaktifan Kapolri juga tidak berdasar karena kasus Brigadir J sudah diusut dengan pasal yang sesuai yaitu Pasal 340 KUHP Pembunuhan berencana serta diikuti pasal lainnya. Semua sudah berjalan objektif.

Dan berkas perkara sudah masuk ke Kejaksaan Agung, kerja polisi sudah optimal dan transparan. Jadi tidak perlu bikin gaduh dan coba bikin pansos. Itu bukan solusi, hanya ingin memanfaatkan situasi.

Pekerjaan rumah bangsa ini masih banyak yang membutuhkan peran Polri dimana forum G20 sudah di depan mata. Forum internasional ini kaitannya dengan martabat bangsa kita di mata negara-negara lain. Lebih baik kita fokus menghadapi G20 daripada mempolitisasi kasus ini menjadi komoditas politik dengan mencoba memprovokasi untuk menjatuhkan Kapolri.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.