Daftar Terbaru Aset Disita di Kasus Surya Darmadi, Ada Kapal Tongkang

Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita 32 aset milik tersangka kasus korupsi Rp 78 T, Surya Darmadi (70). Aset yang disita itu terdiri atas 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau, dan 2 aset di Bali.

“Perkembangan dari perkara ini bahwa tim Jampidsus Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan terhadap 32 aset. 18 aset ada di Jakarta, 12 aset ada di Riau, dan 2 aset ada di Bali, dan terakhir kita menyita hotel di Bali,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Ketut mengatakan Kejagung turut menyita Kapal Tongkang milik Surya Darmadi. Dia menyebut nilai aset yang disita itu belum diverifikasi dan Kejagung masih melakukan pelacakan serta pengejaran terhadap aset Surya yang lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Asetnya berupa kebun sawit, berupa bangunan, berupa kapal, dan terakhir adalah hotel. Dan verifikasi terhadap aset nilainya berapa jumlahnya ini belum kita verifikasi semua karena kita, tim masih melakukan pengejaran terhadap aset-aset yang bersangkutan,” tuturnya.

“Ada kapal untuk laut kapal tongkang,” imbuhnya.

Kerugian Negara Rp 78 T

ST Burhanuddin mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Kerugian itu diperoleh dari hasil penghitungan ahli.

“Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun,” kata Burhanuddin.

Duduk Perkara

Surya Darmadi diduga melakukan kongkalikong dengan Thamsir Rachman, yang menjabat Bupati Indragiri Hulu, terkait perizinan kegiatan pengolahan kelapa sawit perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi.

“Bahwa pada 2003, SD selaku pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Indragiri Hulu (Periode 1999-2008) untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8).

Simak halaman selanjutnya.