Dedi Mulyadi Dukung Langkah Airlangga Pecut Ekspor RI ke Jepang

Jakarta

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengungkapkan langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Jepang memberikan eliminasi empat pos tarif ikan tuna kaleng serta pembebasan bea masuk kuota ekspor pisang dan nanas sangat strategis. Menurutnya, hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekspor perikanan dan pertanian nasional.

“Kalau semua itu berhasil akan memberikan dampak besar untuk kemajuan produk ekspor perikanan dan pertanian, ” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).

Diketahui, Airlangga beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Dalam kunker tersebut, ia bertemu dengan Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang Kaneko Genjiro untuk membahas berbagai permasalahan, khususnya soal hambatan ekspor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dedi menilai Jepang merupakan pangsa pasar penting bagi produk perikanan dan pertanian dari Indonesia. Namun, ekspor produk perikanan Indonesia seperti ikan tuna kaleng masih kalah dengan Thailand. Padahal, Indonesia merupakan penghasil tuna terbesar di dunia.

Salah satu kendalanya yakni ekspor ikan tuna kaleng yang masih dikenakan tarif di empat pos, sementara Thailand bebas tarif.

“Ini masalah yang sudah lama, semua tuntutan dari Indonesia sebagaimana disampaikan Pak Airlangga, bisa direspon positif oleh Jepang. Regulasi aturan sebagaimana diminta Jepang sudah dilakukan. Makanya, memang butuh lobi ke Jepang lebih intens lagi, Pak Airlangga melakukan peran penting,” tutur Kang Dedi.

Ia mengatakan perikanan bukanlah satu-satunya ekspor strategis ke Jepang. Di bidang pertanian, ekspor nanas dan pisang ke Jepang cukup besar. Bahkan, masih terbuka untuk dikembangkan.

Sayangnya, potensi tersebut saat ini terkendala oleh tarif yang masih 10-20% relatif sama dengan negara lain di ASEAN. Sedangkan, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea massuk kuota yang diberikan hanya sebanyak 1.000 ton per tahun.

Karena itu, Kang Dedi menyebut permintaan Airlangga meminta tambahan kuota ekspor pisang hingga 4.000 ton per tahun itu penting.

“Permintaan ini penting, karena peluang ekspor pisang sangat besar. Kalau bisa tambah pembebasan bea masuk kuota maka akan berdampak besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penambahan kuota itu akan mendorong perkembangan usaha pertanian pisang dan nanas di Indonesia. Sehingga, berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru dan nilai tambah ke petani.

Dedi menuturkan saat ini budidaya pisang sedang berkembang pesat di kalangan petani. Hal tersebut, lanjutnya, bisa mendorong penguatan ekonomi kerakyatan serta sektor ekspor.

Selain pisang, Indonesia juga mengalami kendala terkait syarat pembebasan bea masuk untuk ekspor nanas ke Jepang. Sebab, pengiriman harus memiliki berat maksimal 900 gram per buah dan kuota maksimal hanya sebesar 500 ton per tahun.

Untuk itu, Airlangga meminta Jepang agar dapat mengubah persyaratan mendapatkan pembebasan bea masuk menjadi maksimal 2 kilogram per buah, serta menambah kuota ekspor yang mendapatkan fasilitas insentif menjadi sebesar 2.000 ton per tahun.

(ega/ega)