Deja Vu Sipol dan Gugatan Pemilu

Jakarta

Pelaksanaan Pemilu 2024 tak ubahnya mengulang pelaksanaan Pemilu 2019. Seluruh ketentuan, persyaratan, dan mekanisme yang diatur relatif sama. Sebab, UU Pemilu tidak berubah. Hanya sebagian kecil ketentuan yang berubah akibat pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu perubahannya adalah mekanisme pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu.

Pendaftaran parpol merupakan tahapan krusial dalam siklus pemilu sebelum disahkan menjadi peserta pemilu. Setelah ditetapkan, parpol kemudian mengusung kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi merebutkan kursi di parlemen.

Melihat sejarah Pemilu 2019, KPU telah menetapkan 16 parpol dan 4 parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu. Begitu banyak dinamika yang terjadi dalam proses tahapan ini. Termasuk gugatan parpol yang dilayangkan kepada KPU terkait sipol.

Sipol adalah akronim dari Sistem Informasi Partai Politik. Ini adalah aplikasi berbasis website yang dimiliki KPU untuk keperluan pendaftaran, verifikasi, sampai dengan penetapan parpol peserta pemilu. Sejatinya, sipol diciptakan sebagai alat bantu untuk memudahkan aktivitas parpol dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi. Pun demikian, lewat sipol pula, KPU terbantu melaksanakan tugasnya.

Namun faktanya, parpol menggugat KPU karena pendaftarannya ditolak. Parpol gagal menjadi peserta pemilu karena sipol. Sebanyak 10 parpol melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan saat proses pendaftaran. Menariknya, Bawaslu meloloskan gugatan 9 (sembilan) dari 10 parpol yang telah melapor.

Pertimbangan putusan Bawaslu sebenarnya cukup sederhana dan mendasarkan pada asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Peraturan yang lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Bagi Bawaslu, penggunaan sipol KPU tidak memiliki dasar hukum. Sipol bukanlah instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU Pemilu. Sehingga, sipol harusnya tidak menjadi hal yang wajib bagi parpol pada saat mendaftar.

Padahal, KPU melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 telah mewajibkan parpol untuk memasukkan data dokumen persyaratannya ke dalam sipol. Parpol dinyatakan tidak dapat mendaftar, jika tidak melalui mekanisme tersebut. Rupanya, pengaturan melalui Peraturan KPU dipandang lemah oleh Bawaslu karena cantolan di UU Pemilu tidak ada.

Pada putusannya, Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu memerintahkan KPU menerima dokumen pendaftaran parpol untuk diperiksa secara fisik, tanpa melalui sipol.

Potensi terulangnya peristiwa gugatan terhadap sipol pada Pemilu 2024 sangat mungkin terjadi lagi. KPU bersikukuh menggunakan sipol atas dasar kewenangan atributif yang diberikan oleh UU Pemilu untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol. Sampai saat ini, ketentuan penggunaan sipol masih menjadi epicentrum di dalam draft rancangan Peraturan KPU.

Hal ini diperkuat dengan adanya puluhan parpol yang telah memiliki akun sipol di masa menjelang tahapan pendaftaran, sebagaimana data yang dipublikasikan oleh KPU pada media sosial resminya. Meskipun pada faktanya, Peraturan KPU tentang verifikasi parpol belum disahkan.

Di sisi lain, Bawaslu sepertinya tetap teguh pada pendiriannya. Mereka menitikberatkan pada persoalan legalitas atas wajibnya penggunaan sipol yang tidak diatur dalam UU Pemilu. Bawaslu tidak sepemahaman dengan KPU jika parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat karena persoalan sipol. Sebab, hal ini terkategorikan sebagai peniadaan hak politik.

Mungkin Berulang

KPU telah merencanakan jadwal pendaftaran parpol dan penyampaian dokumen persyaratan pada tanggal 1 – 14 Agustus 2022. Bagaimana seandainya, pada hari terakhir pendaftaran, terdapat parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mendaftar dikarenakan persoalan sipol? Apakah gugatan terhadap sipol terulang kembali seperti peristiwa Pemilu 2019?

Tentu, mereka akan mengadu ke Bawaslu dengan segala bukti dan argumentasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dan ini merupakan hal biasa bagi pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU. Kemungkinan besar Bawaslu akan menggunakan yurisprudensi Pemilu 2019 untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Melihat potensi yang demikian, KPU harus memikirkan mitigasi resiko untuk menyelesaikan persoalan itu. Paling tidak, KPU memiliki alternatif kebijakan terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme pemeriksaan dokumen secara fisik ketika putusan Bawaslu ternyata sama persis dengan peristiwa Pemilu 2019.

Atau pilihan lainnya, KPU mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara atas putusan Bawaslu yang dihasilkan. Sebab, berdasarkan Pasal 469 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tidaklah bersifat final dan mengikat.

Sejarah yang mungkin berulang ini harus menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu dalam menghadapi tahapan pendaftaran parpol Pemilu 2024.

Gandha Widyo Prabowo alumni Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(mmu/mmu)