DKI-PT SMI Perpanjang Masa Penggunaan Dana PEN hingga Akhir 2022

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah hingga akhir tahun 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kesepakatan ini tertuang dalam adendum perjanjian pinjaman antara Pemprov DKI dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Hal ini disampaikan oleh Riza Patria dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2021 pada Rabu (24/8/2022). Adapun, agenda rapat adalah Pidato Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta.

“Telah dilakukan adendum perjanjian pinjaman antara Eksekutif dengan PT SMI yang mengatur mengenai perpanjangan masa penggunaan dan Pinjaman PEN Daerah hingga akhir tahun 2022,” kata Riza, Rabu (24/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riza menyampaikan adendum itu bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman dengan memperhatikan saran alokasi penggunaan anggaran dari DPRD DKI Jakarta. Sebab, serapan anggaran PEN maksimal dilakukan hingga Maret 2022.

Riza memastikan adendum perjanjian itu diteken atas persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Dalam rapat hari ini, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyoroti tidak maksimalnya serapan anggaran PEN 2022. August menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta melakukan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program PEN sebesar Rp 6,3 triliun dalam penanganan pandemi COVID-19.

Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 2,6 triliun antara lain untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah. Sementara itu untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium.

“Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir yang baru terealisasi 87,74%, Infrastruktur Transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35%, Infrastruktur Pelayanan Air Minum yang hanya terserap 66,66%, dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang hanya terserap 28,26%,” ujar August.

“Padahal seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka,” sambungnya.

Anggota Komisi D itu mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta.

“Pemprov harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai,” katanya.

“Bukan hanya itu, kami meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah,” tambahnya.

Simak juga ‘Bantahan Airlangga soal Dana PEN untuk IKN: Anggaran dari PUPR’:

[Gambas:Video 20detik]

(taa/mae)