DPRD DKI Soroti Serapan Anggaran Dinas Bina Marga Baru 25,7%

Jakarta

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti lambannya serapan anggaran Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Serapan anggaran hingga semester ini dilaporkan baru mencapai Rp 25,7% dari pagu Rp 2,56 triliun.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, anggaran sebesar Rp 2,56 triliun dialokasikan untuk Dinas Bina Marga dalam APBD 2022. Kendati begitu, merujuk data terakhir, serapan anggaran baru mencapai Rp 643 miliar atau 25,7% dari total anggaran.

“Ya kondisi penyerapan masih kecil. Argumennya tidak jauh karena sudah lelang tinggal pembayaran, nanti ketika proyeknya sudah selesai baru dilakukan pembayaran, pasti itu argumennya. Kita berharap bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai aturan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.” kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politikus PDIP itu mengaku banyak menerima keluhan dari warga selama reses terkait kerusakan jalan. Karena itu, DPRD mendorong agar Dinas Marga merealisasikan program kegiatan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita ini prioritas yang paling utama ini kan mereka, warga yang memang butuh sentuhan Pemda DKI, butuh sentuhan APBD. Jadi jangan hal yang kecil ngeles anggarannya udah habis. Ini yang kita tidak mau,” jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan basis data lemah menyebabkan belum meratanya perbaikan jalan. Data yang dimaksud adalah kondisi keadaan wilayah yang diprioritaskan untuk dibangun atau memerlukan perbaikan dari tingkat RT, RW, sampai ke kelurahan.

“Jadi harusnya saat Musrenbang atau reses memiliki data yang lengkap, jadi tahu prioritas (jalan) mana yang dibetulkan. Jadi jangan sampai yang belum ada skala prioritas dikerjakan dulu, malah yang prioritas nggak. Maka ini yang nanti akan kita bangun,” terang Hari.

Selain itu, salah satu kendala belum meratanya pembangunan atau perbaikan jalan lantaran tumpang-tindih kewajiban dengan SKPD lain. Ia mencontohkan untuk perbaikan jalan lingkungan di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan.

“Paling kita membantu dengan scrapping saja, tapi kalau dengan hotmix beton nggak bisa kita nggak berani nanti bisa jadi temuan,” pungkas Hari.

Lihat juga video ‘DPRD DKI Minta ACT Di-blacklist, Anies: Hormati Proses Hukum’:

[Gambas:Video 20detik]

(taa/zap)