Gaji Sesuai UMK 2012

gaji sesuai umk 2012

foto aOutsourcing PT ADA Curhat ke Dewan

PURWOKERTO – Puluhan pegawai tidak tetap (outsourcing) PT Asia Daya Abadi (ADA), yang berada dibawah naungan PT PLN (Persero) Purwokerto, mengadu ke Komisi D DPRD Banyumas, Jumat (5/2). Outsourcing yang terdiri dari satpam dan cleaning service menuntut perusahaan menaikkan gaji mereka.

“Kenaikan upah setiap tahun menjadi kewajiban perusahaan yang ditentukan dengan besaran UMK. Kita di PT itu sudah bekerja selama lima tahun. Namun gaji kita selalu mengacu UMK tahun 2012, yakni Rp 825 ribu,” kata Kordinator Ketua Paguyuban Satpam dan Cleaning Service, Adi kepada Radarmas.

Saat mereka melakukan protes, perusahaan mengaku sudah membayar sesuai UMK. Namun fakta di lapangan, kata Adi, sudah tiga tahun tidak ada kenaikan gaji.

Selain gaji sesuai UMK, para outsourcing juga menuntut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan perusahaan tidak berfungsi. Hal ini diketahui setelah salah satu dari outsourcing menggunakan kartu BPJS, namun ditolak pihak rumah sakit.

“BPJS sepertinya telah diblokir. Kemarin teman saya istrinya melahirkan, tetapi ditolak oleh pihak rumah sakit. Katanya karena BPJSnya diblokir atau preminya tidak pernah dibayarkan. Padahal seharusnya BPJS Ketenagakerjaan sudah menjadi kewajiban dari pihak perusahaan untuk membayarkan sebagian iuran BPJS,” tuturnya.

Upaya yang sudah dilakukan, kata Adi, melaporkan masalah tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans). Bahkan Dinsosnaketrans sudah memberikan teguran kepada pihak perusahaan. Namun belum ada tanggapan dari perusahaan. “Sampai sekarang teguran dari Dinsosnaketrans tidak dihiraukan, makanya kami meminta bantuan ke Komisi D,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi D, Shinta Laela meminta outsourcing agar membuat laporan secara tertulis. Sehingga yang dikeluhkan bisa ditindaklanjuti oleh Komisi D.

“Bisa jadi keluhan mereka juga dirasakan pegawai tidak tetap di daerah lain, sehingga kami berupaya untuk berkoordinasi dengan daerah lain. Kalau perlu sampai ke provinsi bahkan pusat sekaligus,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Shinta juga siap melakukan pendampingan hingga masalah tersebut selesai. “Kami dari Komisi D juga akan ikut memberikan teguran keras dan mendorong Dinsos untuk lebih tegas lagi. Bila perlu kami juga akan menyampaikan hal ini kepada PLN, biar mereka tidak lagi menggunakan jasa dari PT Asia Daya Abadi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi D akan memanggil pihak terkait, yakni Dinsosnaketrans dan PT Asia Daya Abadi untuk menyelesaikan kasus tersebut. (why/sgh/sus)

Sumber: