GPII Tolak Usulan Penonaktifan Kapolri Buntut Kasus Ferdy Sambo

Jakarta

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Masri Ikoni, tak setuju terkait usulan legislator Partai Demokrat Benny K Harman soal penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo imbas penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo. Masri menilai usulan itu berlebihan.

“Saya dan publik meyakini bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dan tidak mewakili suara Partai Demokrat. Mengingat selama 10 Tahun Kepemimpinan Partai Demokrat dalam pemerintahan, sikap PD terhadap lembaga Kepolisian selalu bijaksana dan konstruktif terhadap persoalan-persoalan pelik yang terjadi di lembaga kepolisian,” kata Masri kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Masri mengatakan Kapolri sudah melakukan langkah tepat dalam kasus Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Salah satunya dengan menindak anggota Polri yang terlibat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Membuka persoalan ini secara transparan apa adanya, memenuhi harapan keluarga korban dan publik, menindak tegas seluruh anggota yang terlibat dengan memberikan sanksi etik dan pidana dengan menerapkan pasal 340 subsider 338 jo 55 dan 56 KUHP kepada otak dan pelaku utama pembunuhan Brigadir J,” ujar Masri.

Masri mengajak semua pihak untuk mendukung Kapolri dalam mengusut tuntas kasus Sambo. Dia juga Kapolri mengayomi dan tidak terjebak persoalan gerbong-gerbong internal.

“Dukungan penuh masyarakat kepada Kapolri akan memudahkan langkah beliau untuk membenahi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana semangat Presisi. Ini artinya Kapolri sangat serius untuk menuntaskan persoalan ini sebagaimana perintah dan arahan dari Bapak Presiden Jokowi,” ujar Masri.

Usulan penonaktifan Kapolri sebelumnya disampaikan legislator Partai Demokrat Benny K Harman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

(knv/fjp)