HNW Ingatkan Lembaga Filantropi Amanah: Jangan Salah Langkah

Jakarta

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan tentang pentingnya prinsip amanah, kehati-hatian, memahami, dan melaksanakan seluruh aturan yang ada dalam kegiatan serta pengelolaan lembaga filantropi. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk menghindari kasus, seperti penudingan terhadap lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Kasus yang disangkakan kepada ACT ini menjadi kritik dan ibrah (pelajaran) yang sangat berharga buat semua pihak termasuk lembaga-lembaga filantropi sejenis lainnya, agar menjalankan prinsip-prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada. Agar jangan salah langkah, akhirnya jadi fitnah, dan merugikan nama baik lembaga filantropi, mencederai kepercayaan donatur dan merugikan warga penerima manfaat,” kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).

Dalam pertemuan pengurus Yayasan Wihdatul Ummah periode 2022-2027, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (24/8), Ketua Yayasan Ishaq Maulana menyampaikan program kerja Yayasan Wihdatul Ummah. Salah satu program kerja tersebut, yakni meng-upgrade yayasan menjadi lembaga amil zakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui Yayasan Wihdatul Ummah yang berdiri sejak tahun 2016 ini belum menjadi lembaga amil zakat. Saat ini, Yayasan Wihdatul Ummah sedang melengkapi persyaratan dan dokumen untuk menjadi lembaga amil zakat.

“Kami ingin meluaskan kinerja Yayasan dengan meng-upgrade agar juga menjadi lembaga amil zakat” tutur Ishaq.

Kendati demikian, HNW mengingatkan upaya Yayasan Wihdatul Ummah untuk meng-upgrade diri harus dilaksanakan dengan profesional, amanah, dan taat hukum. Hal tersebut dilakukan supaya lembaga filantropi membawa manfaat bagi rakyat dan kasus yang disangkakan kepada ACT tidak lagi terulang.

“Kasus ACT ini mestinya menjadi koreksi dan pelajaran bagi semua pihak termasuk yang bergerak di bidang filantropi. Kehadiran Yayasan Wihdatul Ummah agar tidak menjadi bagian dari masalah, melainkan hadir sebagai bagian dari solusi atasi masalah kemanusiaan dan lainnya. Kasus ACT telah menjadi masalah bagi banyak pihak, seperti organisasi, penerima manfaat, keluarga, anak-anak, dan lainnya. Semua terdampak akibat masalah yang disangkakan terjadi dengan beberapa pimpinan (ACT), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang diduga tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya dengan maksimal,” papar HNW.

Menurutnya, kasus ACT mestinya bisa dikoreksi dan dihindari dari awal apabila Kemensos menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi dengan baik terhadap lembaga-lembaga filantropi, termasuk terhadap ACT.

Ia berpendapat harusnya Kemensos menjalankan aturan yang sudah ada terkait lembaga filantropi, baik UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) maupun Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB. Dalam aturan tersebut, Kemensos diharuskan melakukan sejumlah langkah, yaitu pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Bahkan, dalam Permensos 8/2021 ada ketentuan perizinan dilakukan tiga bulan sekali. Kasus ACT seharusnya bisa terdeteksi sejak dini dan langsung bisa dilakukan koreksi sehingga tidak berkelanjutan jika tugas dan fungsi ini dilakukan dengan baik dan benar.

Namun, Kemensos dinilai tidak menghentikan atau masih memberikan izin saat ACT dituding melakukan penyimpangan. Hingga akhirnya kasus penyimpangan yang ditudingkan ke ACT benar terjadi di sebagian pimpinan lembaga filantropi ACT.

“Seandainya Kemensos melakukan ketentuan UU dan Permensos dengan baik dan benar sejak awal, maka penyimpangan di ACT akan bisa dikoreksi sejak dini dan dimitigasi. Sehingga ketika ditemukan adanya dugaan penyimpangan, Kemensos bisa langsung melakukan koreksi dan perbaikan dengan mekanisme peringatan I, peringatan II, sebelum akhirnya izinnya dicabut atau dibekukan. Nah pengawasan, pembimbingan dan koreksi apa yang dilakukan Kemensos selama ini terhadap ACT sebelum akhirnya ACT dibekukan, dan beberapa pimpinannya diberikan sanksi-sanksi hukum itu?” tanya Hidayat.

HNW menambahkan pada 20 Juli 2022, BPK melaporkan temuan penyelewengan bansos dari Kemensos dan ketidaktepatan sasaran seperti ketidaksesuaian data penerima serta adanya ASN dan orang kaya yang ikut menerima bansos. Diketahui fakta tersebut ditemukan beberapa hari sebelum Kemensos membekukan ACT.

(akn/ega)