Keempat Kalinya PM Thailand Lolos dari Mosi Tak Percaya

Bangkok

Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha kembali lolos dari mosi tidak percaya di parlemen. Empat kali dia gagal dijatuhkan parlemen lewat mosi tak percaya.

Dilansir dari kantor berita Reuters, Sabtu (23/7/2022), parlemen mengajukan mosi tak percaya kepada Jenderal Prayut karena dinilai gagal urus ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda Negeri Gajah Putih itu.

Dalam voting yang digelar parlemen hari ini, Prayut lolos dari mosi tidak percaya dengan menerima 272 suara dukungan, sedangkan 206 suara tidak percaya dan tiga lainnya abstain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan panglima militer berusia 68 tahun itu pun mendapatkan suara yang diperlukan untuk menjamin tempatnya sebagai perdana menteri hingga masa jabatannya berakhir pada Maret tahun depan. Dia telah berkuasa sejak kudeta yang dipimpinnya pada 2014.

Diketahui, bahwa dari 487 anggota parlemen, 277 anggora adalah bagian dari koalisi yang berkuasa dan 210 dari pihak oposisi. Mosi tidak percaya membutuhkan mayoritas 244 suara.

Pemerintah Thailand juga dinilai ceroboh dalam penyediaan vaksin COVID-19, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong korupsi. Pemerintah Prayut juga dikritik karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan untuk mempromosikan pejabat polisi dan untuk membentuk unit siber guna menyerang kritik pemerintah di media sosial (medsos).

Namun tuduhan yang lebih serius adalah bahwa Prayut telah memperdalam perpecahan dalam masyarakat dengan menggunakan monarki sebagai pelindung terhadap kritik terhadap pemerintahannya.

Gelombang protes yang dipimpin mahasiswa dilakukan sejak 2021 agar Prayut dan pemerintahannya mundur. Tapi pada hari Sabtu (23/7) dia bersama 9 menteri lainnya lolos dalam ujian besar terakhirnya menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan dalam waktu 11 bulan mendatang.

Selama empat hari ini, sang PM dan 10 anggota Kabinet mendapat serangan langsung di televisi dari oposisi yang menuduh mereka korupsi dan salah urus ekonomi, dalam upaya untuk mendiskreditkan koalisi 17 partai yang berkuasa sebelum pemilihan berikutnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.