Keluarga Korban Tolak Pengadilan HAM Berat Paniai Papua

Jakarta

Keluarga korban menolak digelarnya Pengadilan HAM Berat Paniai, Papaua yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka beralasan banyak kejanggalan dalam proses hukum di kasus itu. Salah satu alasannya karena hanya ada 1 terdakwa, yang tidak mungkin melakukan pelanggaran HAM berat.

“Kami menyatakan tidak terlibat dalam proses pengadilan HAM Makassar karena tidak sesuai dengan fakta lapangan,” demikian pernyataan tertulis sikap keluarga korban yang didapat detikcom, Jumat (22/7/2022).

Kasus Painai yang dimaksud terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kejahatan HAM berat itu mengakibatkan 4 warga sipil tewas dan 17 orang lainnya luka-luka. Namun yang dijadikan tersangka hanya 1 orang yang kini sudah pensiun dari TNI. Hal itu menjadi salah satu alasan mereka menolak pengadilan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengadilan HAM itu adalah bukan menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran. Melainkan memenangkan kepentingan negara atau menegakan hukum yang tidak adil bagi korban. Jadi jangan kami dibujuk dengan boneka, tetapi kami juga bisa membedakan mana mainan dan mana yang aslinya,” ucap keluarga korban.

Menandatangi sikap tersebut adalah keluarga korban, yaitu:

Keluarga korban yang meninggal dunia:
1. Orang tua Simon Degei, Yosep Degei
2. Orang tua Apius Yuow, Yosep Yuow
3. Orang tua Alpius Gobai, Obed Gobai
4. Orang tua Yulianus Yeimo, Herman Yeimo

Ikut juga menandatangai perwakilan 17 korban luka serta pemimpin Gereja Paniai dan tokoh masyarakat.

“Pelaku pelanggaran HAM berat Paniai lebih dari 1 orang pelaku!” tegas keluarga korban menolak persidangan itu.

Nantinya pengadilan akan digelar dengan majelis yang terdiri dari lilma hakim. Susunannya adalah 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc Pengadilan HAM. Hingga hari ini, Mahkamah Agung (MA) masih menyeleksi calon hakim ad hoc yang akan duduk di kursi majelis. Sementara itu, Kejagung telah menyiapkan 34 jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus itu.

“Hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022, penuntut umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa IS dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana pada tengah bulan lalu.

Ketut mengatakan sebanyak 34 jaksa telah ditunjuk sebagai tim penuntut umum dalam kasus itu. Ketut menerangkan, berdasarkan surat pelimpahan perkara, IS akan didakwa dengan dua pasal yang dilanggar.

Simak juga ‘Jokowi Minta Tak Ada Kriminalisasi Berpendapat, Tapi…’:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)