Ketua KPU Pertanyakan Dasar Hukum Rujukan Bawaslu Terima Laporan 2 Parpol

Jakarta

Bawaslu melanjutkan laporan dua partai politik (parpol) terkait dugaan pelanggaran administratif ke tahap sidang pemeriksaan. Ketua KPU RI Hasyim Asyari pun mempertanyakan dasar hukum Bawaslu memutuskan menerima laporan itu.

“Dasar hukum dasar hukum dalam utusan ini masa nggak ada peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 yang dijadikan rujukan. Padahal kegiatan pendaftaran partai politik itu rujukannya boleh kan sepenuhnya menggunakan PKPU Nomor 4 2022 kan. Lalu pertanyaannya apa ukurannya kan, kalau dalam persidangan tadi kan disebutkan ada dua kriteria ya memenuhi syarat formil dan syarat substantif,” ujar Hasyim di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).

Hasyim mengatakan dasar hukum dalam utusan ini kosong karena tidak mencantumkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dijadikan rujukan. Padahal, rujukan pendaftaran partai politik diperbolehkan sepenuhnya menggunakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lalu pertanyaannya apa ukurannya kan kalau dalam persidangan tadi kan disebutkan ada dua kriteria ya memenuhi syarat formil dan syarat substantif. Kalau pertimbangannya dua memenuhi syarat formil dan materiil, kalau syarat formil boleh dikatakan memiliki wewenang sepenuhnya bawaslu misalnya siapa pihak yang lapor, tenggang waktunya, apakah materinya itu masuk ruang lingkupnya bawas wewenangnya Bawaslu tuh boleh dikatakan murni,” jelas Hasyim.

“Tapi kalau urusan apa namanya syarat materialnya syarat materialnya terpenuhi atau tidak pertanyaan ukurannya apa yang dijadikan ukuran? Ya dalam pandangan KPU mestinya yang dijadikan ukuran adalah apa peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024,” sambungnya.

Hasyim juga mempertanyakan maksud kelengkapan dalam laporan ini. Hasyim menyarankan sidang dugaan pelanggaran terkait pemilu ke depanya berdasarkan peraturan KPU 4/2022.

“Misalkan apa yang dimaksud lengkap, kalau itu dijadikan ukuran publik atau paragraf bisa bertanya KPU sebagai terlapor atau pihak para pelapor atau publik ya itu kan bertanya lalu apa yang dijadikan ukuran Bawaslu apa pemenuhan secara materiil adalah sebuah gugatan wong yang dijadikan ukuran enggak dikutip enggak dirujuk,” jelas Hasyim.

“Makanya dalam persidangan kami mempertanyakan itu KPU mempertanyakan itu dan menyarankan ke depan sepanjang berkaitan dengan apa ini namanya penanganan dugaan pelanggaran apresiasi atau nanti di ujung ya penanganan penyelesaian sengketa eh apa pendaftaran partai politik itu ya peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 mestinya dijadikan dasar hukum dalam pembentukan keputusan,” pungkasnya.

(ain/zap)