KPK Panggil Bupati Tulungagung Terkait Suap Bankeu Pemprov Jatim

Jakarta

KPK memanggil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo terkait perkara suap alokasi bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung. Maryoto bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Setiawan (BS) selaku mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

“Hari ini (Kamis, 25/8) pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim untuk Tersangka BS,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/8/2022).

Namun, Ali belum memerinci seputar apa Maryoto bakal diperiksa oleh penyidik KPK. Menurut Ali, Maryoto bakal diperiksa di Polres Tulungagung, Jatim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Maryoto, KPK memeriksa delapan saksi lainnya terkait perkara yang tengah diusut KPK. Berikut ini para saksinya:

1. Sri Pramuni selaku pensiunan PNS atau mantan Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Tulungagung;
2. Maryoto Birowo selaku Bupati Tulungagung 2019-2023 atau mantan Wakil Bupati Tulungagung 2013-2018;
3. Made Prasetyo selaku PNS atau Bendahara Pengeluaran Set DPRD Kabupaten Tulungagung;
4. Ponidi selaku anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019;
5. Panti Anjarwati selaku swasta atau CV Marga Jaya;
6. Samrotul Fuad selaku PNS atau Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sekaligus Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
7. M Mastur selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tulungagung Tahun 2017;
8. Tri Hariadi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tulungagung; dan
9. M Mastur selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.

Diketahui, KPK menahan mantan Kepala BPAKD Budi Setiawan. Dia ditetapkan sebagai tersangka di perkara suap alokasi anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim.

“Setelah melalui serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara Terpidana Syahri Mulyo dkk dan penyidikan perkara Tigor Prakasa, ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka Budi Setiawan,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (19/8).

Duduk Perkara

Perkara ini bermula saat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menemui Budi Setiawan untuk meminta dukungan pembangunan di Tulungagung. Dia memerintahkan Kepala Dinas PUPR Sutrisno dan Kepala Dinas Pengairan, Pemukiman, dan Perumahan Rakyat Sudarto berkomunikasi dengan Bappeda Jawa Timur dan BPKAD Jatim guna mendapat alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur.

Karyoto menyebut seharusnya kewenangan pemberian bantuan keuangan itu berasal dari Gubernur Jawa Timur. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepala Bappeda-lah yang melakukannya.

“Atas alokasi dan distribusi pembagian tersebut, maka BS selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 dapat mendistribusikan pembagian Bantuan Keuangan tersebut kepada Kabupaten atau Kota yang direkomendasikannya, namun keputusan akhir atas pembagian tersebut tetap ada pada Kepala Bappeda,” jelas Karyoto.