KPU Ungkap Sebab 98 Anggota KPUD Bisa Dicatut Jadi Kader Parpol di Sipol

Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan penyebab banyaknya nama anggota KPUD yang diduga dicatut menjadi kader partai politik (parpol) di sistem informasi partai politik (sipol). Pencatutan terjadi diduga karena sipol belum dapat mendeteksi status pekerjaan penyelenggara pemilu.

“Kenapa aplikasi sipol tidak mendeteksi penyelenggara? Karena pada umumnya status pekerjaan yang ada dalam e-KTP itu biasanya swasta atau pekerjaan lainnya,” kata Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2022).

Idham mengatakan pada status pekerjaan KTP belum ada status penyelenggara pemilu. Menurutnya, hal itu menyebabkan sipol tidak dapat mendeteksi nama-nama yang tidak boleh dicantumkan dalam keanggotaan parpol.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena memang di dalam alternatif pilihan itu belum ada status penyelenggara pemilu. Itu yang menjadi penyebab sipol tidak dapat mengidentifikasi,” katanya.

Idham mengatakan pihaknya saat ini terus mengecek nama-nama anggota KPUD yang tercatut di parpol melalui website. Hal itu juga sebagai bentuk keterbukaan KPU dalam proses pendaftaran Pemilu 2024.

“Itulah kenapa kami melalui pelayanan di website infopemilu.kpu.go.id kami minta kepada seluruh jajaran kami untuk melakukan pengecekan nama dan ini juga bagian dari keterbukaan kami dalam konteks pendaftaran parpol dan verifikasi dokumen parpol,” sambungnya.

Sebelumnya, KPU menemukan puluhan anggota KPU Daerah yang tercatut menjadi kader partai politik (parpol). Saat ini jumlahnya sudah mencapai 98 orang.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai KPU Provinsi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI per pukul 19:08 WIB, 4 Agustus 2022, ada 98 orang penyelenggara pemilu di daerah yang telah menyampaian pengaduan bahwa nama-nama mereka ada di dalam daftar keanggotaan partai politik yang ada di dalam aplikasi SIPOL,” ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik dalam keterangannya, Jumat (5/8).

Mereka terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah daerah. Padahal menurut pengakuan yang bersangkutan tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik atau tidak pernah mengajukan diri menjadi anggota partai politik.

“Ke-98 orang tersebut tersebar di 22 provinsi dengan rincian 4 orang personalia sekretariat KPU Provinsi unsur PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), 22 orang komisioner KPU Kabupaten/Kota, dan 72 orang personalia sekretariat KPU Kabupaten/Kota, di antaranya terdapat 80% berasal dari PPNPN,” jelas Idham.

(jbr/jbr)