Langgar Etik, Anggota KPU Kapuas Kalteng Dipecat

Jakarta

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Budi Prayitno. Budi dinyatakan terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Budi Prayitno selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata ketua majelis DKPP, Alfitra Salamm, dalam keterangan pers, Rabu (24/8/2022).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta, siang ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Budi Prayitno diadukan oleh koleganya, ketua dan empat anggota KPU Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Dalam pokok aduan, kelima pengadu menduga Budi terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa berupa alat pelindung diri (APD) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalteng Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kapuas.

Pengadu V, Sapta Tjita, mengatakan Budi telah melanggar Pasal 74 huruf a dan b Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang antara lain menyebutkan bahwa anggota KPU tidak boleh melakukan perbuatan yang memperkaya atau memperkaya diri sendiri.

“Teradu diduga telah melanggar Pasal 76 huruf e karena telah berhubungan dengan penyedia barang dan jasa,” kata Sapta.

Selain itu, Budi selaku Teradu diduga telah ditetapkan Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana tahapan Pilgub Kalteng yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

Jawaban Teradu

Budi Prayitno menyatakan dirinya memang mengenal tiga dari 14 rekanan saat KPU Kabupaten Kapuas melakukan pengadaan APD pada 2020. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kontrak pengadaan, melainkan hanya sebagai penghubung komunikasi saja. Kepada Majelis, ia diminta menjadi penghubung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, Otovianus.

Otovianus, kata Budi, memintanya menghubungi ketiga rekanan tersebut untuk datang ke kantor KPU Kabupaten Kapuas. Permintaan ini disampaikan Otovianus kepada Budi melalui sambungan telepon.

“Jadi bukan atas keinginan saya berkomunikasi sama mereka yang berkaitan dengan kerja sama kontrak, sebab tidak ada wewenang saya buat menentukan penyedia atau rekanan,” terang Budi.

(asp/zap)