LaNyalla Tegaskan Demokrasi Pancasila Paling Ideal untuk Indonesia

Jakarta

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Demokrasi Pancasila paling ideal untuk sistem demokrasi Indonesia. Menurut LaNyalla, Pancasila sangat tepat untuk Indonesia yang dikenal sebagai bangsa super majemuk, dengan ratusan pulau yang terpisah-pisah oleh lautan dan ada 512 suku yang tersebar di pulau-pulau tersebut.

“Melihat keberagaman manusia dan geografi wilayah kita, founding fathers atau para pendiri bangsa memilih Sistem Demokrasi Pancasila. Sistem ini yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat,” kata LaNyalla, Rabu (24/8/2022).

Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum yang digelr Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tema yang diambil adalah “Rekonstruksi Terhadap Kewenangan Istimewa Lembaga Legislatif di Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ciri utama dan yang mutlak harus ada dalam Sistem Demokrasi Pancasila, lanjutnya, adalah semua elemen bangsa yang berbeda beda, yang terpisah-pisah, terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi perwakilan rakyat dan penjelmaan rakyat.

“Siapakah semua elemen bangsa yang harus berada di Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan perwakilan dan penjelmaan dari Kedaulatan Rakyat tersebut,” tanya LaNyalla.

Pertama, harus ada Anggota DPR yang merupakan representasi dari Partai Politik. Kedua, menurut LaNyalla, harus ada Utusan Daerah yang merupakan representasi seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Mereka adalah wakil-wakil dari daerah; meskipun daerah tersebut terpencil, terisolasi secara sosial-kultural, atau daerah khusus dan sebagainya,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Ketiga, harus ada Utusan Golongan yang merupakan representasi etnis tertentu sebagai unsur kebhinekaan, badan-badan kolektif, koperasi, petani, nelayan, veteran, para raja dan sultan Nusantara, ulama dan rohaniawan, cendekiawan, profesional, guru, seniman dan budayawan, maha putra bangsa, penyandang cacat dan seterusnya. Termasuk di dalamnya TNI dan Polri.

“Dengan demikian utuhlah demokrasi kita, semuanya terwadahi. Sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan. Tanpa ada yang ditinggalkan. Itulah konsep Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam Konstitusi Asli Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945,” tegasnya.

Baca halaman berikutnya..

Simak juga ‘Dicopot LaNyalla dari Kursi Waka MPR, Fadel Muhammad Lapor ke Bareskrim’:

[Gambas:Video 20detik]