Layakkah Kabupaten Banyumas Dimekarkan Menjadi 3 Wilayah?

layakkah kabupaten banyumas dimekarkan menjadi 3 wilayah?

kota purwokertoRevisi RPJP dikebut, dilakukan kajian kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah otonom.

PURWOKERTO – Menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi sebanyak 3 wilayah otonom, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas segera lakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 karena menyisakan waktu 5 tahun lagi.

Sugeng Budi Wurianto, Kasubag Pemerintahan Kabupaten Banyumas, menuturkan, untuk revisi RPJP, mekanismenya dengan melibatkan Bappedalitbang, bagian hukum, dan dewan.

“RPJP harus direvisi. Itu-kan kurang dari 50 pasal, jadi hanya 1 pasal yang diubah jadi tidak memerlukan naskah akademik untuk perubahan Perda,” ujarnya, Selasa (18/2).

Baca juga : DPRD Mulai Bahas Pemekaran Wilayah Banyumas

Sugeng memaparkan, minimal rentan waktu RPJP dapat direvisi itu adalah 5 tahun.

Dalam proses revisi, nantinya tak membutuhkan kajian akademis, karena jika menggunakan naskah akademis akan habis waktunya.

“Waktunya masih 5 tahun, jadi masih bisa diubah. Kecuali, kalau sudah memasuki tahun 2024, tidak mungkin dilakukan revisi,” tambahnya.

Proses revisi nanti akan melibatkan eksekutif dan legislatif. Terkait lamanya proses, tergantung dari 2 lembaga tersebut dalam berproses.

Baca juga :

“Kajian kita dulu hanya 2, sedangkan sekarang diusulkan 3. Jadi, dibutuhkan kajian ulang yang di situ mencakup 3 wilayah otonom. Nanti tergantung hasil keajian, nanti akan ketahuan layak atau tidak,” imbuhnya.

Hasil dari kajian tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai dasar keputusan apakah layak atau tidak dimekarkan menjadi 3 wilayah. (aam)

Sumber:

Layakkah Kabupaten Banyumas Dimekarkan Menjadi 3 Wilayah?

layakkah kabupaten banyumas dimekarkan menjadi 3 wilayah?

kota purwokertoRevisi RPJP dikebut, dilakukan kajian kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah otonom.

PURWOKERTO – Menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi sebanyak 3 wilayah otonom, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas segera lakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 karena menyisakan waktu 5 tahun lagi.

Sugeng Budi Wurianto, Kasubag Pemerintahan Kabupaten Banyumas, menuturkan, untuk revisi RPJP, mekanismenya dengan melibatkan Bappedalitbang, bagian hukum, dan dewan.

“RPJP harus direvisi. Itu-kan kurang dari 50 pasal, jadi hanya 1 pasal yang diubah jadi tidak memerlukan naskah akademik untuk perubahan Perda,” ujarnya, Selasa (18/2).

Baca juga : DPRD Mulai Bahas Pemekaran Wilayah Banyumas

Sugeng memaparkan, minimal rentan waktu RPJP dapat direvisi itu adalah 5 tahun.

Dalam proses revisi, nantinya tak membutuhkan kajian akademis, karena jika menggunakan naskah akademis akan habis waktunya.

“Waktunya masih 5 tahun, jadi masih bisa diubah. Kecuali, kalau sudah memasuki tahun 2024, tidak mungkin dilakukan revisi,” tambahnya.

Proses revisi nanti akan melibatkan eksekutif dan legislatif. Terkait lamanya proses, tergantung dari 2 lembaga tersebut dalam berproses.

Baca juga :

“Kajian kita dulu hanya 2, sedangkan sekarang diusulkan 3. Jadi, dibutuhkan kajian ulang yang di situ mencakup 3 wilayah otonom. Nanti tergantung hasil keajian, nanti akan ketahuan layak atau tidak,” imbuhnya.

Hasil dari kajian tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai dasar keputusan apakah layak atau tidak dimekarkan menjadi 3 wilayah. (aam)

Sumber:

Layakkah Kabupaten Banyumas Dimekarkan Menjadi 3 Wilayah?

layakkah kabupaten banyumas dimekarkan menjadi 3 wilayah?

kota purwokertoRevisi RPJP dikebut, dilakukan kajian kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah otonom.

PURWOKERTO – Menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi sebanyak 3 wilayah otonom, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas segera lakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 karena menyisakan waktu 5 tahun lagi.

Sugeng Budi Wurianto, Kasubag Pemerintahan Kabupaten Banyumas, menuturkan, untuk revisi RPJP, mekanismenya dengan melibatkan Bappedalitbang, bagian hukum, dan dewan.

“RPJP harus direvisi. Itu-kan kurang dari 50 pasal, jadi hanya 1 pasal yang diubah jadi tidak memerlukan naskah akademik untuk perubahan Perda,” ujarnya, Selasa (18/2).

Baca juga : DPRD Mulai Bahas Pemekaran Wilayah Banyumas

Sugeng memaparkan, minimal rentan waktu RPJP dapat direvisi itu adalah 5 tahun.

Dalam proses revisi, nantinya tak membutuhkan kajian akademis, karena jika menggunakan naskah akademis akan habis waktunya.

“Waktunya masih 5 tahun, jadi masih bisa diubah. Kecuali, kalau sudah memasuki tahun 2024, tidak mungkin dilakukan revisi,” tambahnya.

Proses revisi nanti akan melibatkan eksekutif dan legislatif. Terkait lamanya proses, tergantung dari 2 lembaga tersebut dalam berproses.

Baca juga :

“Kajian kita dulu hanya 2, sedangkan sekarang diusulkan 3. Jadi, dibutuhkan kajian ulang yang di situ mencakup 3 wilayah otonom. Nanti tergantung hasil keajian, nanti akan ketahuan layak atau tidak,” imbuhnya.

Hasil dari kajian tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai dasar keputusan apakah layak atau tidak dimekarkan menjadi 3 wilayah. (aam)

Sumber: