Legislator PD Tuding LPSK Bagian Skenario Awal Sambo, Sahroni Luruskan

Jakarta

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman menuding LPSK diduga kuat bagian dari skenario awal kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Pernyataan Benny disampaikan usai mendengar penjelasan LPSK yang sempat menjemput bola kepada keluarga eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Mulanya Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan pihaknya proaktif berkomunikasi dengan Ferdy Sambo saat awal mula kasus mencuat. Dia mengatakan ‘jemput bola’ itu dilakukan pada hari ketiga usai pertama kali kasus Brigadir J disampaikan Polri ke publik.

“Pada saat itu kan hari ketiga dari pengumuman Polri, 11 Juli. Jadi kami yang kemudian secara proaktif berkomunikasi dengan Pak Ferdy Sambo untuk mengetahui persoalannya, termasuk beliau mengajukan permohonan-permohonan terhadap istrinya. Itu 13 Juli, lo, Pak, masih di awal,” kata Erwin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR LPSK bersama dan Komnas HAM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usai melontarkan sejumlah pertanyaan kepada LPSK soal upaya memberikan perlindungan ke keluarga Sambo, Benny menyebut LPSK diduga kuat menjadi bagian dari skenario awal kasus tersebut.

“Jadi saya mau mengatakan, Pak Ketua, diduga kuat LPSK itu bagian dari skenario cerita awal kejahatan itu. Itu harus diselidiki betul,” ujar Benny.

Waketum Demokrat ini merasa yakin bahwa skenario awal kasus yang melibatkan sejumlah pejabat Polri itu sudah dikomunikasikan ke LPSK. Namun LPSK ‘terjebak’.

“Karena cerita Bapak ini membuat saya makin yakin bahwa, oh, kayaknya skenario awal ini udah dikomunikasikan dengan LPSK ini dan mungkin LPSK-nya kejebak. Sangat mungkin,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni selaku pimpinan rapat lalu mengambil alih. Sahroni memperjelas pernyataan Benny.

Gini, kalau Pak Benny menduga LPSK dikondisikan mungkin saya menafsirkan bahwa LPSK kena prank di awal. Makanya amplop itu mau dikasih kepada si anggota LPSK,” kata Sahroni.

“Tapi dalam hal ini, kita menyikapi proses yang berjalannya dengan Komnas HAM kan bersamaan menyelidiki selanjutnya dengan proses yang ada. Kalau Pak Benny bilang diduga kuat, nanti bingung lagi ada lembaga baru untuk pengawasan LPSK,” lanjut Sahroni.

Sahroni menekankan fungsi pengawasan DPR yang harus memintai keterangan dari mitra lembaga, termasuk LPSK dan Komnas HAM. Lantas dia meminta para anggota Dewan di komisi tak terjebak pada dugaan yang negatif.

“Nah karena kita yang mengawasi, kita kan meminta keterangan dari mereka. Kita jangan akhirnya terjerembap dimasukin seolah-olah semua peran negatif. Kan kita mau tahu nih sejauh mana peran Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas,” katanya.

Apabila bicara soal dugaan, Sahroni mengatakan DPR pun juga tersandung dugaan dalam kasus ini. Dia lantas meminta anggota komisi menyepakati bahwa rapat yang digelar bersama Komnas HAM dan LPSK itu fokus pada meminta penjelasan dari para pihak yang diundang.

“Kalau semua diduga kan nanti semua jadi terduga. Nanti ada yang ngomongin masalah, ‘Wah DPR diduga menerima uang’. kan terduga semua jadinya nanti. Kita sepakati bersama-sama dalam perihal rapat ini meminta penjelasan dari para pihak,” lanjut dia.

Simak video ‘LPSK Sebut Polisi Tampilkan CCTV Ber-backsound Buat Lindungi Istri Sambo’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/dwia)