Legislator Singgung Kasus Km 50 di Rapat Bahas Kasus Sambo Bareng Kapolri

Jakarta

Kasus penembakan laskar FPI di Km 50 Tol Cikampek jadi salah satu topik yang disinggung anggota Komisi III DPR saat rapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Legislator Komisi III DPR membandingkan soal CCTV rusak di lokasi kejadian.

Salah seorang yang menyampaikan sorotan kasus Km 50 itu adalah anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Romo Muhammad Syafi’i. Dia menyebut kasus Km 50 lebih misterius dibandingkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yang direkayasa Irjen Ferdy Sambo.

“Ada rumor mobil yang berada di Km 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Yosua. Dan misteri di Km 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Yosua,” kata Romo dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri, Rabu (24/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menyinggung soal tak ada penjelasan soal CCTV rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan.

“CCTV rusak, tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan sekarang saya lihat kemarin sudah di-backhoe semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Ini sesuatu yang saya kira bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Mungkin dengan audit program ini, kita bisa melihat benang merah dari Satgassus ini dengan peristiwa Km 50 itu,” ujar Romo.

Kasus Km 50 juga disinggung oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah. Dia mempertanyakan soal istilah baru unlawful killing.

“Kita flashback, Pak, kejadian pembunuhan tahun sebelumnya, sebelum Pak Sigit jadi Kapolri terjadi tuh, yaitu unlawful killing. Ini ada istilah baru nih, dulu ada istilah, kaget saya, istilah apa lagi unlawful killing Km 50 yang sudah kita lihat bagaimana persoalan itu terjadi, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh petugas,” ujar Dimyati.

Saat ini, kata Dimyati, muncul juga istilah baru, yaitu obstruction of justice. Dia meminta kejadian-kejadian tersebut tak terulang.

“Sekarang ada artikel baru lagi, yaitu obstruction of justice, itu luar biasa. Ada istilah-istilah baru yang muncul yang menjadi pemikiran kita bahwa terjadilah rekayasa atau menghilangkan atau menghalangi-halangi penyidikan. Ini yang kita minta hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi,” beber Dimyati.

(knv/fjp)