Masihkah Mahkamah Menjaga Konstitusi?

Jakarta

Lagi, untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden (presidential threshold) 20% yang kali ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Putusan MK dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 tersebut genap menggagalkan usaha rakyat mempersoalkan presidential threshold 20% menjadi 30 kali, yakni 9 putusan terhadap pengujian Pasal 9 UU 42/2008 dan 20 putusan terhadap Pasal 222 UU 7/2017.

Melalui putusan terakhir yang dibacakan pada 7 Juli 2022 lalu, MK menyatakan DPD tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yakni hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang dapat menguji ketentuan presidential threshold tersebut.

Berbeda nasib dengan DPD, PBB sebagai pemohon lain dalam perkara yang sama justru berhasil melalui ujian legal standing tersebut. Bahkan, permohonan yang diajukan oleh PBB tersebut tidak ne bis in idem atau memiliki pasal pengujian dan alasan-alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus oleh MK sebelumnya. Sayangnya, kebahagiaan tersebut sirna sekejap. MK menolak permohonan PBB tersebut karena tidak beralasan menurut hukum, tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selalu Kandas

Hampir seluruh permohonan judicial review terkait ketentuan presidential threshold yang telah diajukan oleh berbagai lapisan elemen masyarakat selalu kandas terganjal legal standing. Pun apabila berhasil melalui ujian tersebut, masih ada ujian lain yakni ne bis in idem karena telah banyak dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan sebelumnya. Setelah melalui kedua ujian tersebut, MK masih memiliki senjata terakhir untuk menggagalkan permohonan, yakni open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Dalam beberapa putusan, MK bersikukuh menyatakan ketentuan presidential threshold Pasal 222 UU Pemilu merupakan open legal policy dari Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 dan menjadi kewenangan DPR untuk menindaklanjutinya.

Penting untuk diketahui, MK sendiri telah merumuskan batasan-batasan terkait open legal policy. Dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, 7/PUU-XI/2013, dan 30-74/PUU-XII/2014, MK menyatakan pada intinya open legal policy dapat dilakukan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau di luar kewenangan, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila dicermati secara seksama, sejatinya ambang batas pencalonan telah diatur dengan jelas pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang membatasi hanya mereka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan, threshold sesungguhnya atau ambang batas keterpilihan telah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang dapat dilantik adalah mereka yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

MK telah keliru membedakan antara ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan, justru malah mencampuradukkannya. Memang pada Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 memberikan open legal policy, namun hanya ditujukan untuk tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, bukan untuk syarat pencalonan. Oleh karenanya, eksistensi Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar seluruh batasan open legal policy yang dirumuskan oleh MK sendiri.

Memutus Tanpa Mendengar

Merujuk pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, diatur tahapan-tahapan judicial review yakni Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan Pembacaan Putusan. Dalam Peraturan tersebut, setiap permohonan yang diajukan tidak memenuhi unsur kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon untuk membuktikan legal standing-nya, atau pasal pengujian dan alasan-alasan yang digunakan sama dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya (ne bis in idem), maka MK berwenang untuk memutus permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard/NO) sebelum memeriksa pokok perkara dalam tahapan Pemeriksaan Persidangan.

Lain hal jika pemohon memiliki legal standing dan permohonan tidak ne bis in idem, maka agenda persidangan seharusnya berlanjut ke tahap Pemeriksaan Persidangan. Pada tahap inilah puncak demokrasi dan letak kontestasi argumentasi terjadi. Sayangnya dalam Putusan 52/PUU-XX/2022, dengan tedeng aling-aling, MK membuat konklusi cepat dan menyatakan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan egois MK mengatakan tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak, menutup kesempatan untuk mendengar keterangan presiden, keterangan DPR, menghadirkan saksi dan ahli, serta menyampaikan argumentasi secara langsung.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 halaman 74, MK menyatakan argumentasi permohonan PBB didasarkan pada anggapan munculnya ekses negatif, yakni oligarki dan polarisasi masyarakat akibat keberlakuan presidential threshold. Menariknya, MK juga menyatakan bahwa tidak ada jaminan apabila presidential threshold dihapus, maka oligarki dan polarisasi tidak akan terjadi lagi. Retorika yang diajukan oleh MK tersebut menunjukkan bahwa sejatinya MK juga menyadari presidential threshold telah dikuasai oleh oligarki yang turut serta menciptakan polarisasi di masyarakat. Sehingga timbul pertanyaan, masihkah MK menjaga konstitusi? Atau justru turut melanggengkan oligarki?

Harapan ke Depan

Menyadari demokrasi di Indonesia telah dibajak oleh oligarki yang berlindung di balik presidential threshold 20%, seharusnya MK berani untuk mengambil tindakan dengan menghapus ketentuan tersebut, atau setidaknya membantu mencari jalan keluar untuk persoalan tersebut. MK berwenang untuk berperan aktif menggali nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat dalam merumuskan putusan atau dikenal dengan istilah judicial activism. Putusan tanpa melalui tahapan pemeriksaan persidangan justru telah mencederai asas audi et alteram partem, dimana seharusnya MK mendengar kedua pihak sebelum memutuskan.

Dalam sejarah, MK pernah memutus mengabulkan suatu permohonan secara cepat tanpa melalui tahapan pemeriksaan persidangan, sebagaimana Putusan Nomor: 102/PUU-VIII/2009 terkait judicial review UU42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu, MK menilai adanya urgensi apabila tidak segera diputuskan, maka banyak pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya, sehingga mengizinkan untuk menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku sebagai syarat untuk memilih.

Tindakan MK tersebut mencerminkan sikap progresif dan negarawan yang berusaha sebaik mungkin menjaga UUD 1945 dan hak-hak konstitusi warga negara, sehingga berani mengambil tindakan yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kendati harus bersinggungan dengan norma hukum yang ada. Namun sayangnya dalam konteks perkara ini, MK justru menunjukkan sikap sebaliknya yang cenderung kaku dan restriktif.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, besar harapan ke depannya MK dapat semakin berani mengambil keputusan yang mengedepankan aspek sosial, tanpa terpaku pada ketentuan normatif, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK membawa dampak positif bagi pembangunan demokrasi dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Tareq Muhammad Aziz Elven lawyer pada Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm

(mmu/mmu)