Mendagri Ingatkan Pemda Alokasikan 40% APBD untuk Belanja Produk Lokal

Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan 40 persen anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri (PDN). Adapun hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito menjelaskan untuk merealisasikan alokasi sebesar 40 persen tersebut, Pemda dapat menggunakan produk yang berasal dari daerah setempat atau daerah lainnya.

“Karena LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sudah menyiapkan platform dua, yang pertama adalah e-Katalog, di mana produk-produk UMKM agar didorong oleh para kepala daerah baik Bapak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota terutama oleh Dinas Koperasi dan UMKM, dorong mereka untuk mendaftar ke LKPP supaya produknya masuk dalam e-Katalog,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/7/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang ‘Mewujudkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Toba sebagai Destinasi Berkualitas dan Aksi Afirmasi PDN dalam Rangka Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)' di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Jumat (22/7) kemarin.

Dia mengungkapkan penggunaan e-Katalog akan mempermudah konsumen. Sehingga calon pembeli dapat mengetahui keterangan produk, seperti keterangan harga, dengan lengkap dan tidak memerlukan tender serta lelang. Platform kedua yakni melalui Toko Daring. Menurut Tito, terobosan tersebut mirip dengan e-commerce yang dimiliki pihak swasta. Hanya saja, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah melalui LKPP.

“Nah produk-produk UMKM baik yang di Kalsel maupun yang di luar Kalsel di seluruh Indonesia ini ditayangkan semua di dalam Toko Daring ini, platform ini, dan Pemda boleh membeli barang-barang tersebut langsung,” paparnya.

Dia berharap upaya tersebut dapat semakin mendorong geliat perekonomian di sektor UMKM. Sekaligus menghidupkan ekosistem produk dalam negeri. Terlebih, Indonesia memiliki banyak penduduk, yang diyakini dapat mendorong perputaran perekonomian menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan Gernas BBI, ia mengatakan selama ini gerakan tersebut digaungkan dalam bentuk kampanye, sehingga orang yang membeli cenderung bersifat sukarela (volunteer). Karena itu, menurutnya perlu adanya kebijakan afirmatif agar Gernas BBI dapat lebih menggerakkan perekonomian di sektor lokal.

Alasan itulah yang mendorong pihaknya bersama LKPP mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang mewajibkan Pemda mengalokasikan 40 persen anggaran PBJ untuk PDN.

“Oleh karena itu, tolong yang penting masuk dulu. Masuk dulu dalam (e-Katalog dan Toko Daring LKPP). Perintahkan saja Sekdanya agar masuk dulu pemerintah daerah ke dalam dua platform itu, perintahnya masuk dulu,” tandasnya.

Simak juga ‘Jokowi Tak Mau Lagi APBN-APBD Dipakai untuk Beli Produk Impor!':

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)