Menko Mahfud Md Sebut Ada Hakim yang Manfaatkan Independensi

Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung independensi hakim yang kerap disalahgunakan. Mahfud mengatakan kebebasan itu dimanfaatkan oleh sejumlah oknum hakim untuk membuat putusan maupun menjadi mafia.

Mahfud memulai pernyataannya dari amanat reformasi 98. Hakim awalnya diberi kemandirian agar bisa memutus dengan adil, tanpa tekanan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya.

“Pengadilan lalu diletakkan di satu atap Mahkamah Agung keluar dari Kementerian Kehakiman, keluar dari Kementerian Agama. Maksudnya biar hakim bebas. Tetapi ternyata, sesudah hakim bebas, itu masih banyak hakim melakukan mafia dan tertangkap ketika dikritik kok seperti itu. Ketika membuat putusan, putusannya kok tidak masuk akal. Hakim hanya menyatakan kami bebas, kami tidak bisa diganggu gugat, kami independen,” kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam acara seminar HUT Komisi Yudisial ke-17, Rabu (24/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mahfud mengatakan hakim yang ditangkap terkait kasus korupsi semakin banyak. Dia menyebut hakim yang korupsi era Orde Baru jauh lebih kecil dibanding era reformasi.

“Nah sekarang nyatanya, sesudah ada Komisi Yudisial, itu juga kalau secara kuantitatif yang kemudian ditangkap dan diadili itu lebih banyak dari zaman Orde Baru, yang ditangkap ya. Mungkin orangnya yang korupsi dulu banyak juga,” beber Mahfud Md.

Mahfud mengatakan KY belum maksimal dalam menangkal hakim yang nakal. Menurutnya, upaya yang dilakukan KY dan MA dalam mencegah adanya hakim yang korupsi masih perlu ditingkatkan.

“Sekarang ini lebih banyak hakim yang ditangkap. Artinya reformasi konstitusi, adanya Komisi Yudisial itu juga tidak optimal di dalam menangkal kenakalan para hakim. Saya tahu ada usaha-usaha yang sudah keras dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini kita hargai, tapi perlu sekarang ini menyadari bahwa usaha yang optimal lagi diperlukan,” tutur Mahfud Md.

Selain itu, dia menjelaskan asal kebebasan kekuasaan yang dimiliki KY. Dia mengatakan kebebasan kewenangan KY diberikan lantaran hakim dinilai berada di bawah tekanan pada masa Orde Baru.

“Karena Saudara ada dilema sebenarnya. Dulu di zaman Orde Baru itu hakim kan di bawah kekuasaan pemerintah. Hakim pegawai negeri, Ketua MA pejabat negara tapi harus dapat endorsement pemerintah untuk jadi Ketua MA, dan sebagainya. Sehingga pada era Orde Baru itu, hakim dinilai tidak bebas karena ditekan. Oleh sebab itu, lalu dibuat UU bahwa hakim itu bukan pegawai negeri, tetapi pegawai kekuasaan kehakiman di bawah MA,” pungkas Mahfud Md.

Lihat juga video ‘Arteria Dahlan Vs Mahfud Md soal DPR Diam di Kasus Brigadir J’:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)