Menyoal Kebijakan Formulasi Delik Penghinaan Presiden

Hiruk-pikuk dalam perjalanan pengesahan RKUHP Nasional menjadi KUHP Nasional kembali mengemuka. Kali ini, pro-kontra itu tidak hanya dari masyarakat, namun juga dari kalangan akademisi. Ya, khususnya para ahli hukum itu sendiri yaitu ahli hukum pidana dan hukum tata negara yang banyak memberikan pemikirannya, yang lebih mempersoalkan terkait rumusan-rumusan delik yang tercantum di dalam RKUHP Nasional.

Hal itu dilatarbelakangi bahwa tidak banyak juga yang mengkhawatirkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKUHP Nasional nanti menjadi multitafsir dan akan mengancam kebebasan berpendapat atau berdemokrasi dalam hal penegakan hukumnya (hukum pidana). Seperti yang disampaikan Prof. Muladi bahwa hukum pidana itu “seperti pedang bermata dua”. Di satu sisi ia ingin menegakkan norma-normanya, namun di sisi lain dapat menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia.

Ya, melalui sistem sanksinya yang istimewa itu. Sanksi hukum pidana dikatakan istimewa, karena dapat menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia dan mencabut nyawa seorang manusia. Apabila menyoal pada kebijakan hukum pidana di dalam RKUHP Nasional, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa sesungguhnya persoalan ini ada pada kebijakan formulasi. Kebijakan hukum pidana (penal policy) terbagi menjadi tiga, yaitu kebijakan formulasi/legislasi, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutif.

Maksud dari kebijakan formulasi ini adalah pada kewenangan dalam hal merumuskan suatu asas-asas dan teori-teori dalam ilmu hukum pidana maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang menjadi tindak pidana dalam konteks hukum positif. Kewenangan tersebut ada pada Pemerintah bersama DPR selaku organ yang mendapat mandatori untuk mengesahkan suatu undang-undang.

Selanjutnya, terhadap kebijakan yudikatif yakni menegakkan norma-norma yang tercantum di dalam hukum positif. Dalam konteks hukum pidana, apabila terdapat subjek hukum yang melanggar suatu norma, sehingga perbuatannya diduga memenuhi unsur-unsur delik maka akan dilanjutkan pada proses hukum (hukum acara pidana). Terakhir, pada kebijakan eksekutif yaitu kewenangan untuk melaksanakan dari putusan dalam kebijakan yudikatif.

Ketiga kebijakan yang diuraikan di atas saling berhubungan satu sama lain. Tulisan ini secara khusus membahas pada persoalan kebijakan formulasi dalam hukum pidana. Seperti yang kita lihat di dalam ketentuan Pasal 218 RKUHP Nasional, pada pokoknya mengatur terkait penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden. Analisis dalam unsur-unsur delik beserta penjelasan dalam ketentuan itu, sesungguhnya norma ini sudah mengatur secara ketat dan membedakan secara tegas antara bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam penghinaan dan kritik.

Selain itu, terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi di sana yaitu “kehormatan atau harkat dan martabat seorang presiden atau wakil presiden”. Apabila dilihat lebih jauh, juga terdapat kepentingan hukum bahwa presiden atau wakil presiden adalah simbol suatu negara di kancah dunia. Di dalam ketentuan itu juga mengatur secara khusus, bahwa tindak pidana ini baru dapat diproses secara hukum, ketika terdapat pengaduan langsung dari presiden atau wakil presiden.

Selanjutnya, terhadap ketentuan penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga. Dilihat dari unsur-unsur delik yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 RKUHP Nasional, ketentuan ini sangat multitafsir. Dikatakan multitafsir, karena menyerang pada kekuasaan umum atau lembaga negara, bukan pada setiap subjek hukum (persoon). Sangat patut untuk dipahami bahwa delik penghinaan itu lebih tepat untuk mengatur kepentingan hukum subjek hukum manusia (persoon), bukan kepentingan subjek hukum suatu badan hukum (recht persoon) bahkan kepentingan hukum dari suatu lembaga.

Terlebih, tindak pidana itu termasuk pada delik aduan (klacht delict). Sehingga, apabila di dalam badan hukum tersebut terdapat beberapa subjek hukum manusia, yang satu merasa terhina dan yang lainnya tidak, maka pada titik itu akan timbul persoalan hukum yang sangat subjektif penilaiannya atau menimbulkan kekacauan hukum.

Berkaca pada rumusan delik yang diuraikan di atas, permasalahan yang timbul apabila pemerintah bersama DPR hendak merumuskan suatu undang-undang dan itu terdapat ketentuan pidana, hal yang paling sering menimbulkan keraguan dan kekhawatiran publik adalah pada formulasi rumusan delik. Contohnya, ketentuan pidana di dalam UU ITE yang secara eksplisit mencantumkan unsur delik penghinaan dan pencemaran nama baik dalam satu rumusan delik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Apabila dibandingkan dengan formulasi rumusan delik di dalam KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 319 KUHP, sangat jauh kualitas formulasi rumusan deliknya. Dari perspektif ilmu hukum pidana, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalam asas legalitas, yaitu lex stricta, lex scripta, dan lex certa lebih tercermin di dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 319 KUHP. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dari pembentuk undang-undang.

Kebijakan formulasi merupakan titik awal dari kebijakan hukum pidana. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Barda, “Apabila kebijakan formulasi bermasalah, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan yudikatif dan eksekutifnya akan bermasalah.” Pada kebijakan formulasi ini yang harus banyak dilandasi asas-asas, teori-teori, dan ajaran-ajaran dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, pemahaman oleh DPR bersama Pemerintah menjadi hal yang sangat fundamental di dalam kebijakan formulasi.

Selain itu, apa yang menjadi kekhawatiran harus juga dapat dilakukan secara objektif, tidak dapat dengan mengambil kesimpulan secara kasuistis. Mengingat, sebaik dan sebagus apapun suatu ketentuan norma, namun aparat penegak hukum yang tidak jujur dan cerdas, maka penegakan hukumnya akan bermasalah juga. Namun, meskipun ketentuan-ketentuan norma yang tidak baik, tetapi di tangan aparat penegak hukum yang jujur dan cerdas, maka penegakan hukum (hukum pidana) yaitu dapat terwujud keadilan yang hakiki.

Efendik Kurniawan, S.H., M.H asisten dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, anggota Mahupiki Jawa Timur