Muhammadiyah: Penanganan Kasus Sambo Jangan Ditarik-tarik ke Politik

Jakarta

Legislator Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan imbas penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J. PP Muhammadiyah meminta penanganan kasus Brigadir J tak ditarik ke wilayah politik.

“Terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Sambo sebaiknya tidak ditarik-tarik ke wilayah politik. Semua pihak harus tetap fokus pada masalah hukum,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, Senin (22/8/2022).

Namun Mu’ti menilai polisi memang harus bekerja lebih cepat dalam menangani kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo ini. Hal itu dilakukan agar tak terjadi keraguan di mata publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penanganan masalah yang berlarut-larut bisa menimbulkan berbagai spekulasi termasuk tudingan polisi tidak bersungguh-sungguh, hanya gertak sambal,” ujar Mu’ti.

Perihal usulan penonaktifan Kapolri, Mu’ti menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi. Menurut Mu’ti, Jokowi lah yang berwenang menilai kinerja Kapolri.

“Apakah kapolri perlu dinonaktifkan itu wewenang presiden. Sesuai kewenangannya presiden bisa mengevaluasi kinerja kapolri. Apakah selama ini kapolri sudah melaksanakan perintah presiden agar masalah pembunuhan Brigadir telah ditangani secara terbuka dan adil atau tidak, biarlah presiden yang menilai,” ujar Mu’ti.

Usulan penonaktifan Kapolri ini sebelumnya disampaikan Benny K Harman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

(knv/fjp)