Nadiem soal Rektor Unila Tersangka Suap KPK: Sangat Mengecewakan!

Jakarta

Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara terkait Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Karomani yang ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di kampusnya. Nadiem mengaku kecewa atas kejadian tersebut.

“Ini memang kejadian di Unila merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan,” kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Nadiem menyebut Kemendikbudristek akan mengambil langkah-langkah atas kasus ini. Pihaknya, kata Nadiem, juga akan memastikan kejadian suap penerimaan mahasiswa baru tidak terjadi lagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami di Kemendikbudristek dan komitmen full kita ke depan adalah untuk mengambil langkah-langkah dan menguatkan langkah yang sudah ada untuk memastikan ini tidak terjadi lagi,” jelas Nadiem.

Karomani Minta Maaf

Karomani sendiri ketika ditahan KPK mengaku meminta maaf. Dia sempat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pendidikan Indonesia.

“Ya, saya mohon maaflah pada masyarakat pendidikan Indonesia,” kata Prof Dr Karomani di lobi gedung KPK, Minggu (21/8/2022).

“Dan selanjutnya kita lihat di persidangan,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengaku telah mengkaji dan menilai soal potensi tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Wakil Ketua Nurul Ghufron mengungkap alur penerimaan mahasiswa mandiri tersebut tidak terukur dan tidak transparan.

“KPK memang telah melakukan kajian dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang terukur, kurang transparan, dan kurang berkepastian,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Minggu (21/8).

Ghufron menyebut jalur penerimaan mahasiswa mandiri itu bersifat lokal dan tidak akuntabel sehingga celah tindak pidana korupsi patut diduga terjadi dalam proses tersebut.

“Karena jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal, tidak transparan, dan tidak terukur, maka kemudian jadi tidak akuntabel. Karena tidak akuntabel, maka kemudian menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Ghufron.

(nhd/yld)