Organisasi Mahasiswa Hindu: Langkah dan Strategi Kapolri Tepat di Kasus Sambo

Jakarta

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut kasus Brigadir J. Namun bagi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), hal itu belum perlu dilakukan.

“Penilaian kami sebenarnya penonaktifan ini belum perlu dilakukan. Hingga sebulanan lebih kasus berjalan, saya rasa langkah-langkah yang dilakukan Bapak Kapolri, strateginya sudah tepat,” kata Ketua Umum KMHDI, Putu Yoga Saputera, kepada wartawan, Senin (22/8/2022).

Putu meminta semua pihak menilai objektif soal perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Seperti diketahui, Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini, terakhir adalah istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawathi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita juga harus objektif melihat kasus ini tidak stagnan, buktinya sudah ditetapkan tersangka, sudah sampai titik teranglah,” ucap Putu.

Putu menuturkan pengungkapan kasus ini memiliki kendala di awal, yaitu keterangan para saksi yang tidak jujur. Putu menerangkan proses pengumpulan fakta memiliki tahapan, tak bisa sekaligus dalam satu waktu.

“Ini kan kerjanya tidak mudah, bahwa banyak saksi-saksi yang mengatakan ketidakbenaran. Itu kan perlu waktu menggalinya, tidak bisa pembuktian fakta sekaligus,” ujar Putu.

Menurut Putu, penonaktifan Kapolri hanya akan menambah kegaduhan di masyarakat. “Kalau melakukan penonaktifan malah menambah kegaduhan kembali. (Kasus Brigadir J) ini sudah ditangani, saya rasa sudah pas,” sambung Putu.

Dia lalu mengilasbalik kinerja Sigit saat situasi pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan. Putu menuturkan Polri, di bawah komando Sigit, berperan sangat baik dalam upaya pembentukan kekebalan komunal atau herd immunity lewat akselerasi vaksinasi baik dosisi 1, 2 maupun booster.

“Jika kita melihat ke belakang ini, peran yang sudah dilakukan Pak Kapolri, kalau bicara objektif, kan sudah cukup baik. Kemudian kami lihat saat pandemi kemarin jajaran kepolisian mengajak mitra-mitra organisasi masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi melalui vaksinasi 1, 2 dan booster,” ungkap Putu.

“Kemudian pembagian sembako untuk mengatasi krisis ekonomi, bazaar murah, (pengamanan) mudik juga. Saya rasa pihak kapolisian selalu membuka diri selebar-lebarnya untuk bermitra, apalagi yang sasarannya masyarakat, itu kan cukup baik perannya,” lanjut Putu.

Sebelumnya Benny K Harman, mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, siang tadi.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik ke Mekno Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud Md.

Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

(aud/fjp)