Panas Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR: Orang Hukum Vs Gelar Doktor

Jakarta

Pimpinan Komisi III DPR dan anggotanya berdebat panas dalam rapat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal kasus Irjen Ferdy Sambo gegara diagram tandingan ‘Konsorsium 303 Sambo’. Debat ini berujung ‘adu gelar’ orang hukum dan doktor.

Debat ini melibatkan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dengan dua anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Cucun Syamsurijal dan Dipo Nusantara. Debat dimulai ketika Dipo menyampaikan isu diagram konsorsium judi tandingan yang kemudian diinterupsi Sahroni–pemimpin rapat–dan Adies Kadir.

“Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu per satu takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum aja, Pak Dipo,” kata Sahroni dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adies Kadir lalu menginterupsi. Menurut Adies, Dipo tak perlu menyebutkan nama secara rinci dalam pertanyaannya ke Kapolri. Dia berkata, Dipo harus merujuk pada data dalam mengajukan pertanyaan.

“Interupsi pimpinan. Sebaiknya, sebagai anggota komisi III, kita bicara berdasarkan data dan fakta bukan berdasarkan hal yang hoax,” kata Adies.

Saat itulah Cucun kemudian menyalakan mikrofonnya. Adies menolak penyampaiannya dipotong Cucun.

“Izin, Pimpinan,” kata Cucun.

“Saya masih interupsi,” balas Adies.

Cucun mengatakan pihaknya tak terima pertanyaan anggota fraksinya diinterupsi secara substantif. Sebagai informasi, Cucun merupakan Ketua Fraksi PKB DPR.

“Saya interupsi saya yang punya anggota. Ada anggota itu, bentar,” katanya.

Adies tetap menolak interupsinya dipotong oleh interupsi Cucun. Cucun membalas dengan meminta Adies Kadir tidak men-judge anggotanya.

“Bukan, Pak, Bapak nggak boleh men-judge saya, juga anggota saya.”

Adies kemudian menyinggung Cucun soal tata tertib dalam rapat DPR. Menurutnya, Cucun tak mengerti tatib. Adies menyarankan agar pertanyaan yang disampaikan anggota cukup mengkonfirmasi kabar burung yang beredar di publik, tidak perlu menyebut nama seseorang.

“Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai data dan fakta karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada yang beredar sampaikan saja, hal yang beredar di media apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama, itu maksud saya. Jadi begitu. Kita ini orang hukum,” sambung Adies.

Simak selengkapnya pada halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Sempat Usul Penonaktifan Kapolri, Kini Benny Harman Peluk Listyo

[Gambas:Video 20detik]