PBNU Nilai Tak Perlu Nonaktifkan Kapolri: Kasus Sambo Ditangani Baik

Jakarta

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menolak usulan penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo. Gus Fahrur menilai penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah baik.

“Saya kira tidak perlu, penanganan kasus ini sudah berjalan cukup baik meskipun sedikit terlambat karena ada pihak yang menghambat. Kecuali jika presiden RI menilai bahwa langkah itu harus dilakukan dengan persetujuan DPR tentunya,” kata Gus Fahrur kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Gus Fahrur mengatakan masyarakat juga sudah pasti bakal marah jika ada kekeliruan dalam penanganan kasus Ferdy Sambo. Menurut Gus Fahrur, penanganan kasus Sambo saat ini sudah berjalan sesuai harapan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalaupun diganti juga belum tentu menjadi lebih baik atau lebih cepat, karena proses hukum sudah berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Gus Fahrur.

Selain itu, Gus Fahrur mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud Md yang menyuarakan kasus Sambo secara lantang sehingga mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Gus Fahrur mengatakan koordinasi Mahfud dan Kapolri sudah bagus.

“Sikap tegas dan keberanian Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam penanganan kasus ini juga patut mendapat apresiasi, sungguh tidak mudah untuk melakukan penegakan hukum yang melibatkan aparat di internalnya,” ujar Gus Fahrur.

Usulan penonaktifan Kapolri sebelumnya disampaikan legislator Partai Demokrat Benny K Harman dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti disiarkan di akun YouTube DPR RI, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.

“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny.

Barulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.

“Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.

(knv/fjp)