Pendekatan Alternatif untuk Taman Nasional Komodo

Jakarta

Kebijakan yang menimbulkan ekses perampasan ruang/kawasan dan sumber daya pulau kecil baik sebagai daerah wisata, pertambangan, dan ekstraksi kerap terjadi di negeri ini. Kini terjadi di Taman Nasional Komodo (TNK) lewat lewat kenaikan tarif fantastis. Siapa yang bermain di balik kebijakan ini? Apakah hanya pemerintah semata atau ada keterlibatan oknum oligarki?

Mengutip Bennet et al (2015), perampasan ruang laut dan sumber daya (ocean grabbing) ialah: (i) tindakan merampas hak masyarakat, pelakunya akan memanfaatkan, mengontrol dan mengakses ruang laut (space) dan kandungan sumber dayanya (resouces) di daratan maupun perairannya yang menjadi sumber mata pencaharian; (ii) perampasan berlangsung lewat proses tata kelola yang tidak wajar dengan cara melemahkan keamanan/kehidupan penduduk kawasan sehingga kesejahteraan sosialnya menurun sekaligus memperparah kerusakan ekologi; dan, (iii) perampasan bisa dilakukan lembaga-lembaga publik/aktor negara maupun kelompok kepentingan pribadi. Salah satunya: kebijakan kenaikan tarif fantastis di TNK.

Berpijak dari konsep ini, perampasan TNK dimaknai menyangkut tata kelola, hak akses masyarakat yang dilakukan negara lewat kebijakan kenaikan tarif. Implikasinya; pertama, mengurangi akses masyarakat lokal/adat Ata Modo mengakses kawasan TNK baik ruang daratan maupun perairannya, sehingga otomatis terpinggirkan. Siapa yang diuntungkan dibalik pengenaan tarif fantastis dan di luar akal sehat ini? Masyarakat lokal/adat (Ata Modo) atau kaum oligarki yang berlindung dibalik program strategis nasional?

Kedua, terjadinya perubahan rezim hak kepemilikan sumber daya daratan maupun perairan di Pulau Komodo (property right). Jika kenaikan tarif masuk TNK ternyata melibatkan korporasi besar berarti kawasan itu diprivatisasi. Sumber daya milik bersama masyarakat lokal/adat Ata Modo di Pulau Komodo, Labuhan Bajo sejak dahulu kala (common property area) berubah menjadi milik pribadi/korporasi (private property right).

Ketiga, terjadinya perubahan rezim “pengalokasian” ruang dan sumber daya kawasan TNK akibat pemerintah menerbitkan tarif yang fantastik. Otomatis kawasan ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan wisatawan manca negara. Wisatawan lokal mesti merogoh kocek dalam supaya bisa mengakses kawasan TNK. Yang tak kalah penting masyarakat lokal/adat Ata Modo pun otomatis kian sulit mengaksesnya. Perubahan alokasi ruang dan sumber daya otomatis merampas hak-hak warga lokal/masyarakat adat Ata Modo. Imbasnya, potensi krisis ekologi, konflik sosial dan ancaman degradasi sumber daya menghantui.

Keempat, perubahan rezim “pemanfaatan” ruang dan sumber daya TNK akibat pergeseran orientasi memicu kerusakan ekosistem pesisirnya. Imbasnya, ruang hidup satwa endemik Komodo dan ekosistem pesisir sekitarnya terancam. Siapa yang menjamin keberlanjutan ekosistem khas kawasan ini apabila telah diprivatisasi dan diubah statusnya dengan dalih program strategis nasional buat menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP)?

Pemerintah pusat telah menerbitkan PP No 27/2021 sebagai dasar hukum merubah kawasan konservasi menjadi kawasan strategis nasional sebagai turunan UU Cipta Kerja No 11/2021. Saya menduga kebijakan menaikkan tarif kawasan TNK hanya jadi instrumen awal memprivatisasi TNK sekaligus merampas ruang dan sumber dayanya. Jika sukses dan tak menimbulkan protes bakal diterbitkan kebijakan-kebijakan lain yang bakal merampas sepenuhnya kawasan itu.

Model Alternatif

Supaya kawasan TNK bisa terhindar dari tindakan destruktif secara sosial-ekonomi, ekologi hingga mengalienasi kelembagaan masyarakat adat Ata Modo, dibutuhkan pendekatan alternatif dalam pengelolaannya. Saya mengajukan pendekatan degrowth kawasan wisata TNK yaitu mengembangkan tata kelola kawasan Pulau Komodo beserta ekosistemnya (darat, pesisir, laut), flora dan faunanya berpusat pada masyarakat lokal/adat (community-centred tourism) sekaligus berperan sebagai pelaku utamanya. Tujuannya, memaksimalkan kesejahteraan bukan sekedar akumulasi kapital.

Pendekatannya merupakan proses kolektif-deliberatif yang mengendalikan mekanisme pasar serta menjamin pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan manusia secara adil (Schneider et al, 2013). Ia memprioritaskan kehidupan berkualitas ketimbang kuantitas, mengedepankan kooperasi ketimbang kompetisi hingga terwujud keadilan sosial (Latouche, 2003).

Degrowth kawasan wisata TNK tak mesti mengejar pertumbuhan bisnisnya yang tinggi lewat aktivitas ekstraktif. Melainkan lebih berorientasi ekologis dan menjamin proses metabolisme alam dalam sistem jaring-jaring kehidupan kawasan. Mirip proses metabolisme tubuh manusia. Bila manusia mengkonsumsi makanan berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kesehatan, proses metabolisme tubuh bakal terganggu. Imbasnya, menimbulkan pelbagai penyakit kronis semacam jantung, darah tinggi, hingga obesitas. Makanya perlu degrowth dalam tubuh kita, misalnya lewat pengendalian pola makan, olahraga dan berpikir positif.

Lantas, dari mana kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah jika orientasi direm? Apakah pertumbuhannya melambat atau tidak sama sekali? Kontribusi pertumbuhannya bakal muncul belakangan sebagai outcome aktivitas ekonomi pariwisata yang prosesnya terintegrasi, partisipatif, dan holistik. Nantinya bakal menciptakan pemerataan pendapatan, keadilan ekonomi, keadilan ekologi hingga keadilan iklim.

Komponennya; pertama, pemerintah mesti melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi usaha pariwisata. Paling pokok adalah kepemilikan akses dan aset serta kontrol sumber daya memprioritaskan partisipasi masyarakat lokal/adat Ata Modo (endogen) ketimbang korporasi (eksogen) sehingga mencerminkan prinsip kolektif-deliberatif. Imbasnya, bakal mendorong inovasi dan kreasi masyarakat lokal/adat berbasiskan teknologi digital. Nantinya memproduksi wirausaha sosial berbasis ekonomi etnik berkebudayaan nusantara.

Kedua, dalam mengembangkan industri bisnis turisme di kawasan TNK para pelakunya mesti mengawali dengan mekanisme “kontrak sosial” serta menegosiasikan hak akses terhadap sumber daya kawasan dengan masyarakat lokal/adat Ata Modo sehingga tercipta konsensus sosial. Mereka mesti memperoleh izin bila hendak mengakses aset yang dikuasai masyarakat lokal/adat Ata Modo secara turun-temurun sehingga otoritas dan pengawasan tetap dalam tangan mereka.

Ketiga, asosiasi industri dan organisasi pengelola destinasi wisata mesti membangun pola pikir baru dalam berbisnis yaitu melayani masyarakat dan barang milik publik. Jadi bukan mengeksploitasi untuk meraup keuntungan ekonomi hingga meminggirkan masyarakat lokal/adat.

Keempat, wisatawan pun mesti membangun pola pikir baru yakni memosisikan dirinya sebagai tamu (guest) ketimbang konsumen (consumer). Tuan rumahnya ialah masyarakat lokal/adat (Higgins-Desbiolles et al 2019). Artinya, model pariwisatanya tak mesti massal. Wisatawan mesti beradaptasi dan menyelaraskan perilakunya dengan eksistensi sumber daya, budaya maupun kearifan lokal sehingga tidak mengubah bentang alam, serta merusak ekosistemnya, tidak juga mengurangi nilai manfaat ekonominya hingga mempermudah kontrol dan pengawasannya, misalnya tak boleh membuang sampah plastik sembarangan. Para wisatawan mesti menyelami cara hidup unik dan bercirikan rasa kekeluargaan, persaudaraan serta kolektivisme sehingga melahirkan interaksi sosial yang guyup dengan masyarakat lokal/adat Ata Modo .

Kelima, berorientasi dan memprioritaskan aktivitas padat karya (labour intensive) ketimbang padat modal (capital intensive) dalam tata kelola pariwisata hingga lebih banyak menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Masyarakat sekitar tak perlu lagi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tugas pemerintah daerah ialah memperkuat kapasitas dan sumber daya manusianya serta menyediakan insentifnya berupa pajak, kepastian hukum dan mereduksi moral hazard (korupsi, kolusi, nepotisme, koncoisme dan oligarki bisnis) (Andriotik (2018).

Keenam, secara kelembagaan pengembangan degrowth kawasan TNK berpusat pada kelembagaan koperasi, badan usaha milik desa (BUMDES), pelaku usaha lokal. Negara mesti menyediakan skema permodalan dan kebijakan afirmatif (insentif pajak, perizinan dan pelatihan sumber daya manusia profesional) untuk meningkatkan kapasitas tata kelola di level lokal. Karena sifatnya padat model, pemerintah tak perlu membangun infrastruktur besar-besaran sarat padat modal. Sebaiknya, merevitalisasi bio-infrastruktur wilayah pesisir dan lautan karena degradasi, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang.

Fasilitas akomodasi wisata lebih berorientasi etnik berbahan baku lokal. Contohnya, pembangunan cottage dan losmen berarsitektur adat dan memanfaatkan sumber daya lokal daerah. Termasuk pengembangan model kerajinan rumah tangga (home industry) buat buah tangan, kuliner lokal dan camilan buat wisman yang berkunjung.

Degrowth pariwisata kawasan TNK adalah model antitesis kapitalistik-eksploitatif neoliberal yang meminggirkan masyarakat lokal/adat Ata Modo. Sebagai kawasan konservasi laut, menerapkan model tata kelola alternatif jadi keniscayaan. Supaya menghindari perampasan TNK dan pengusiran masyarakat adat Ata Modo.

Muhamad Karim peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, dosen Universitas Trilogi Jakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(mmu/mmu)