Pertamina Akui 23 Persen Gas Melon Salah Sasaran

pertamina akui 23 persen gas melon salah sasaran

pertamina akui 23 persen gas melon salah sasaran
Sosialisasi pendisribusin LPG

PURWOKERTO- Sebanyak 23 persen distribusi elpiji 3 kilogram salah sasaran di Jawa Tengah. Seharusnya, gas bersubsidi itu dipakai oleh masyarakat miskin namun justru dipakai oleh warga mampu dan sejumlah warung makan.

Sales Executive (SE) Elpiji Pertamina Jateng-DIY Rayon VII Agung Surya Pranata mengatakan, selama setahun ada 6,8 juta atau 23 persen tabung lebih elpiji 3 kg yang salah sasaran. Jumlah tersebut, merupakan jumlah keseluruhan di wilayah Jateng.

“Seharusnya gas 3 kg bersubsidi diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu atau pra sejahtera. Tetapi pada kenyataannya, di Jateng ada sekitar 23% tabung yang terdistribusi ke kalangan mampu,” kata dia usai memberi sosialisasi pendisribusin LPG tepat sasaran bekerjasama dengan Polres Banyumaa dan instansi lain kemarin.

Baca:
Jual Ke Horeka, Jatah Pangkalan Bakal Dipangkas

4.000 Peserta Tes CPNS Gagal

Dari angka tersebut, lanjut dia, ada 57 ribu tabung elpiji salah distribusi dalam satu bulan. Jika diperinci lagi, dalam satu hari ada 22 ribu tabung dalam satu hari.

“Rata-rata per kota atau kabupaten di Jawa Tengah ada 500 tabung salah sasaran,” sebut dia.

Agung menjelaskan, perhitungan tersebut didasarkan pada angka realisasi penyaluran elpiji 3 kg di Jateng yang menjangkau 93% jumlah penduduk. Padahal, penduduk di Jateng yang berhak mengonsumsi elpiji 3 kg sebanyak 69,8%.

“Sehingga ada 23% yang salah sasaran. Perhitungan jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BKKBN,” jelas dia.

Sementara itu, Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK melalui Kanit 2 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Banyumas Ipda Rizky Adhiyanzah Wicaksana STrK menyatakan, kepolisian sudah memetakan modus-modus kecurangan yang dilakukan. Termasuk mendeteksi pangsa pasar pengguna elpiji 3 kg ini.

“Kami sudah mempelajari, dan itu bisa dikenakan pidana. Namun ada urutannya, mulai dari teguran tertulis sampai pencabutan ijin usaha,” ujar dia. (mif)

Sumber: