Peta Digital Indonesia, Mengapa Belum Terwujud?

Jakarta

Apa bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia? Mungkinkah peta digital bisa diwujudkan di Indonesia?

Setidaknya ada 370,1 juta perangkat selular di genggaman tangan penduduk Indonesia, yang di tahun 2022 populasinya mencapai 277,7 juta. Seluruh perangkat itu terkoneksi aktif, dengan rata-rata penggunaan 8 jam 30 menit perhari, dan kepemilikan media sosial yang mencapai 190 juta akun.

Gambaran ini sesuai laporan datareportal.com, 2022 yang berjudul “Laporan Digital 2022 : Indonesia”. Maka dengan jumlah tersebut artinya, satu penduduk Indonesia mengusai sedikitnya 1 perangkat selular dan tak jarang hingga 2 bahkan lebih, yang menggambarkan pertumbuhan kepemilikannya 13 juta perangkat, setara dengan +3,6%, dari tahun 2021 ke tahun 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditilik dari sistem operasi yang digunakan, 89,94% menggunakan OS Android besutan Google, sedangkan iOS dari Apple, hanya digunakan oleh 9,95% perangkat dan 0,06% menggunakan Samsung. Sedangkan 0,01% perangkat tidak diketahui sistem operasinya. Dari gambaran itu artinya, hampir 90% atau sekitar 332,87 juta perangkat selular di Indonesia mengadaptasi peta digital, Google Maps.

Peta Digital merupakan salah satu bentuk Informasi Geospasial, punya potensi ekonomi yang sangat tinggi, terlebih ekonomi digital Indonesia telah makin matang. Aplikasi perpetaan Google Maps, yang digunakan pada berbagai layanan, seperti Gojek, Grab, Shopee, Traveloka, Kopi Kenangan, pasti tak digunakan secara cuma-cuma. Semua ada hitungan harganya.

Lewat mapsplatform.google.com/pricing/ diuraikan ketentuan soal harga itu. Untuk penggunaan Maps Static API berupa penyertaan Google Maps pada halaman web, dikenakan biaya US$ 2 per hit. Sedangkan jika Google Maps digunakan sebagai informasi geospasial dinamis, berkode tertentu dengan sistem operasi Android maupun yang lain, akan dikenakan biaya US $ 7 per hits-nya.

Adalah menarik ketika aplikasi yang beredar di genggaman masyarakat Indonesia, dibangun oleh institusi pemerintah. Sebut saja contohnya seperti aplikasi Peduli Lindungi, Bersatu Lawan COVID-19, Jaki, Peta Jelajah Nusantara, yang menggunakan Google Maps sebagai peta dasarnya. Berapa hits yang telah dilakukan pengguna, sehingga US $ yang harus dibayarkan pemerintah kepada Google?

Kiat Dongkrak Ekonomi Geospasial di Indonesia

Soal antisipasi terhadap perkembangan teknologi, Indonesia punya cara yang berbeda dengan Tiongkok. Saat Tiongkok ditinggalkan Google pada 30 Juni 2010, ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di negara itu, tak terganggu walaupun tanpa Google. Tiongkok punya Baidu sebagai gantinya. Lewat Baidu, negara ini juga mengembangkan peta digital sebagai dasar bagi aplikasi berbasis lokasi.

Baidu adalah BUMN yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Soal peta, Tiongkok adalah negara yang terbilang sensitif. Negara ini banyak berbatasan dengan negara-negara lain, di darat maupun laut. Selain itu, Tiongkok juga punya hubungan yang kurang baik dengan negara-negara tetangganya.

Hal ini mendorong negeri itu menyelenggarakan banyak urusan internal secara mandiri. Hanya menggandeng negara-negara lain, sepanjang tak mencampuri urusan dalam Negeri Tiongkok.

Peta digital Baidu yang digunakan di Tiongkok, punya tingkat ketelitian yang setara dengan Google Maps. Selain menggambarkan peta dalam dua dimensi, untuk wilayah perkotaan seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, tersedia dalam wujud tiga dimensi. Baidu juga menyediakan fasilitas seperti street view sebagaimana yang dimiliki Google Maps.

Demi mencapai tingkat ketelitian dan keakurasian, peta Baidu diuji menggunakan kendaraan berkendali otomatis, autonomous driving vechile, yang dikembangkan di Tiongkok.

Sebagaimana disebutkan Matt Gentile, 2021 lewat artikelnya yang berjudul ‘The Rise of Spatial Thinking’, ekonomi dunia yang digerakan dengan memanfaatkan perangkat berbasis lokasi maupun informasi geospasial lainnya, diperkirakan bakal mencapai US $ 13,6 juta pada tahun 2027.

Sebagai bandingannya, laporan Geospatial Artha, Indian Geospatial Market, Economy, and Industrial Development Strategy, oleh Geospatial World, pasar geospasial di India di tahun 2021 tercatat 12.750 crore rupee. Ini setara dengan US $ 16,052 juta. Pencapaian itu diproyeksikan bakal mencapai 23.200 crore rupee atau US $ 29,209 juta, di tahun 2025.

Angka-angka yang sangat fantastis itu, sangat mungkin juga dihasilkan di Indonesia. Meskipun belum ada laporan terkait nilai ekonomi geospasial di Indonesia. Masifnya penggunaan aplikasi berbasis lokasi, perizinan yang harus berdasarkan informasi geospasial, pembangunan infrastruktur, diyakini jadi pemicu industri dan pasar potensial geospasial di Indonesia.

Berkaca pada Tiongkok maupun India, pemerintah Indonesia bisa menggerakkan potensi ekonomi geospasial, lewat kebijakan yang berpihak pada kemandirian bangsa. Melalui Peraturan Presiden, yang mengatur tentang Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN (KPBUMN), yang mengatur penyelenggaraan informasi geospasial dasar, kita berharap akan adanya dampak beruntun kebangkitan ekonomi geospasial Indonesia.

Penyelenggaraan informasi geospasial dasar berdasarkan UU tentang Informasi Geospasial, dan disempurnakan dengan UU tentang Cipta Kerja, telah diamanahkan kepada BIG (Badan Informasi Geospasial). Maka dengan berlakunya Perpres 11/2021 sebagai landasan kerja sama dengan BUMN, penyelenggaraan peta dasar dapat dimulai. Ini juga digunakan sebagai acuan pemetaan di Indonesia.

Saat masyarakat memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial produksi dalam negeri, jejak digital yang dihasilkan akibat penggunaannya, akan tersimpan di dalam negeri. Ini tak seperti penggunaan aplikasi produksi Google, datanya tersimpan di Google.

Memang bukan perkara mudah dan sederhana, mewujudkan kedaulatan informasi geospasial seraya membangun ekosistem ekonomi geospasial di Indonesia. Apalagi jika itu hendak dicapai pada tahun 2025. Terdapat gap teknologi dan konstelasi ekonomi digital saat ini.

Wilayah Indonesia yang sangat luas, setara dengan Benua Eropa, membutuhkan biaya lebih dari Rp 4 triliun jika hendak dilakukan pemetaan berskala besar di waktu singkat sekitar 4 tahun, dengan menggunakan pesawat udara sebagai wahana pemotretan udara. Ini tak seperti India maupun Tiongkok, teknologi penginderaan jauh Indonesia belum mampu merekam objek di muka bumi dengan ketelitian hingga 1 meter.

Foto Udara diperlukan sebagai data pemetaan skala besar. Demikian pula, terdapat halangan besar untuk menggeser keberadaan peta digital global yang telah mapan. Hal ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan cerdas.

Namun keputusannya kembali pada bangsa ini. Sebagai bangsa besar yang berdaulat, haruskah tetap menjadi pasar seraya terus mengkonsumsi produk-produk bangsa lain? Jika setiap komponen bangsa mampu membangun pemahaman dan punya komitmen yang sama tanpa diselingi ego sektoral, mewujudkan peta digital Indonesia bukan hal yang mustahil.

Agung Christianto. Pranata Humas Muda Badan Informasi Geospasial.

(rdp/rdp)