Pimpinan KPK Enggan Bawa Kasus Lili Pintauli ke Pidana, Ini Alasannya

Jakarta

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap alasan pimpinan KPK enggan membawa kasus mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke pidana. Alex mengatakan inisiatif mempidanakan Lili tidak bisa datang dari pimpinan KPK.

“Bukan inisiatif pimpinan lah (mempidanakan perkara Lili Pintauli Siregar -red),” kata Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Alex menjelaskan hal itu lantaran pimpinan KPK merupakan pihak yang terafiliasi dengan Lili Pintauli. Karena itu pimpinan KPK tidak bisa mengambil keputusan menyangkut Lili.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau sebetulnya, kalau pimpinan itu kan termasuk pihak yang terafiliasi. Kan dengan pimpinan, dengan sesama kolega, kami itu kolektif kolegial,” terangnya.

Alasan itu, terang Alex, merupakan bagian dari kode etik yang ada di lembaga anti-rasuah tersebut. Dia mencontohkan dalam pengambilan keputusan penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

“Ini di kode etik seperti itu. Kalau saya merasa saya nggak bisa untuk bersikap independen dalam menetapkan tersangka, pada seseorang yang saya anggap terlalu baik, tidak hanya sebatas ada hubungan keluarga, tapi saya punya hubungan sangat baik, itu saya declare,” terang Alex.

Dia melanjutkan, seorang pimpinan KPK harus menyatakan kedekatannya dengan seseorang yang memiliki kedekatan dengan pihak yang berperkara. Hal itu guna menegakkan sikap independen.

“Ya, ketentuan di KPK, kalau udah itu, kalau pimpinan itu terafiliasi atau kenal dengan tersangka, dia harus mendeclare, karena dianggap, karena mungkin putusannya nggak independen. Kan begitu,” imbuh Alex.

Adapun soal perkara eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar itu bermula saat Dewan Pengawas (Dewas) KPK menerima sebuah laporan. Dalam laporan itu disebutkan Lili Pintauli Siregar menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok.

Kemudian, Dewas melakukan penyelidikan terkait hal itu dan menetapkan Lili Pintauli disidang etik. Namun, di tengah proses persidangan pelanggaran etik, Lili mundur.

Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menemukan fakta di kasus itu. Lili ternyata meminta fasilitas tiket MotoGP Mandalika ke Pertamina. Dewas KPK menyatakan Lili melakukan tiga pelanggaran berat.

Dalam wawancara dengan detikX, Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan Lili telah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, dengan permintaan fasilitas tersebut, Lili Pintauli telah berhubungan dengan pihak yang sedang beperkara di KPK.

Sebab, diketahui, KPK memang sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina.

Kedua, Lili dianggap menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, yaitu memerintahkan ajudannya yang juga pegawai KPK meminta fasilitas kepada Pertamina. Pelanggaran ketiga, Lili tidak menolak ataupun melaporkan gratifikasi yang ia dapatkan.

“Setidak-tidaknya ada tiga itu. Menurut kami, bukti-buktinya sudah layak dibawa ke persidangan,” ucapnya.

Terkait pelanggaran ini, Dewas menggugurkan sidang etik lantaran Lili sudah mengundurkan diri dari pimpinan KPK. Lili bukan lagi insan KPK, sehingga Dewas tidak bisa melanjutkan sidang etik.

Menurut Tumpak, meski mengundurkan diri dan belum sempat disidang, Lili tetap mendapatkan sanksi. Dia tidak diperbolehkan mengampu semua jenis jabatan publik selama lima tahun setelah berhenti dari KPK.

Simak juga ‘ICW Beri Balsem Anti ‘Masuk Angin’ ke Dewas KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

(mae/mae)