Raperda RPJMD Molor dari Jadwal, DPRD banyumas Akan Surati Bupati, Deadline Tanggal 24 Mei 2021

raperda rpjmd molor dari jadwal, dprd banyumas akan surati bupati, deadline tanggal 24 mei 2021

raperda rpjmd molor dari jadwal dprd banyumas akan surati bupati deadline tanggal 24 mei 2021 radar banyumas
SIDANG: Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyumas tentang Pembukaan Masa Persidangan III. AAM JUNI RESTINO/RADAR BANYUMAS

PURWOKERTO – DPRD Kabupaten Banyumas melaksanakan rapat paripurna Senin, (3/5). Agendanya Pembukaan Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Banyumas Tahun Sidang Kedua. Masa sidang III DPRD fokus menunggu penyelesaian Raperda perubahan RPJMD 2018-2023.
https://sibnews.info/pusat-babak-belur-karena-pandemi-realisasi-pemekaran-kabupaten-banyumas-diperkirakan-molor/

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat mengatakan, Raperda tersebut pihaknya tunggu maksimal 24 Mei. Ia sampaikan, penyelesaian Raperda tersebut sudah molor dari waktu yang sudah dijadwalkan.

“Yang jadi prioritas kita lagi menunggu Raperda RPJMD jadi ada pergeseran kaitannya dengan perubahan RPJMD 2018-2023. Sudah kita sepakati lebih dari 1 bulan yang lalu, bahwa kita sepakat merubah RPJMD. Seharusnya kemarin tanggal 19 April. Tapi eksekutif minta diundur, kita jadwalkan lagi tanggal 24 Mei,” katanya.

Menurutnya, adanya pandemi sangat berdampak bagi kondisi perekonomian di Banyumas. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan target juga rencana pembangunan.

“RPJMD ini berkaitan dengan pencanangan target pergeseran pembangunan mana, karena adanya persoalan pandemi. Laju perekonomian akan terganggu, pendapatan juga akan terganggu DAU, DAK. Sebenarnya kita sangat berharap Raperda yang disiapkan eksekutif masuk hari ini,” tuturnya.

Agar tidak molor lagi, ia sudah berembug. Bupati akan pihaknya surati, untuk menyelesaikan Raperda tepat waktu.

“Kita sudah berembug dengan pak ketua kalau begitu kita akan nyurati bupati, supaya tanggal 24 Mei tepat waktu. Kita sudah dipertengahan tahun ini, nanti molor lagi Prolegda yang sudah disiapkan dan ditandatangani oleh dewan dan eksekutif tidak tercapai,” jelasnya.

Penyelesaian Raperda itu, memang mesti segera diselesaikan. Itu mengingat waktu yang terus berjalan.

“Karena kita harapkan pertengahan Juli sudah selesai, karena sudah masuk KUA-PPAS induk tahun 2022. Kita minta keseriusan pada teman-teman eksekutif, bagian hukum, dan OPD terkait,” paparnya. (aam)

Sumber: