Saya Eks Napi Judi Online, Apakah Masih Bisa Dapat SKCK?

Jakarta

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) banyak dijadikan rujukan sebagai salah satu syarat mencari pekerjaan. Tapi benarkah mantan narapidana tidak bisa mendapatkan SKCK?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate sebagai berikut:

Salam
Terima kasih detikcom yang sudah membuat rubrik tanya jawab hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya pernah menjalani pidana penjara 6 bulan pada 2021 lalu dan kini telah bebas murni. Saya dipidana karena kasus judi online.

Saat ini saya mau mencari pekerjaan yang halal. Tapi saya masih takut karena syarat pekerjaan banyak yang mencantumkan SKCK. Sebagai mantan napi, apakah saya bisa mendapatkan SKCK?

Mohon jawabannya.

Wasalam
Tio
Jakarta

Terima kasih

Pembaca lain juga bisa mengirim pertanyaan seputar hukum yang dikirim ke e-mail: redaksi@sibnews.info dan di-cc ke andi.saputra@sibnews.info

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami apresiasi ke penanya karena sudah menjadi warga negara yang baik dengan menjalani proses hukum hingga selesai dan tuntas.

Apakah mantan napi bisa mendapat SKCK? Secara singkat kami jawab Anda dapat dan masih berhak memperoleh SKCK.

Berikut ini alasannya:

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menjelaskan bahwa SKCK adalah:

Surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Sementara Pasal 1 angka 3 Perkapolri 18/2014 menjelaskan bahwa:

Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.

Adapun Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 18/2014 menjelaskan bahwa:

SKCK digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk:
a. menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta; dan
b. melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain:
1. pencalonan kepala desa;
2. pencalonan sekretaris desa;
3. pindah alamat; atau
4. melanjutkan sekolah.

Pasal 9 Perkapolri 18/2014 mengatur tentang Permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara:

a. pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan dengan menunjukkan dokumen asli atau dikirim secara online melalui sarana elektronik;
b. pemohon mengisi formulir daftar pertanyaan; dan
c. pemohon menyerahkan kembali formulir daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas pelayanan dikirim secara online melalui sarana elektronik.

Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 18/2014 adalah sebagai berikut:

a. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
b. fotokopi kartu keluarga;
c. fotokopi akte lahir/kenal lahir;
d. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk: 1. SKCK 1 (satu) lembar; 2. arsip 1 (satu) lembar; 3. buku agenda 1 (satu) lembar; 4. Kartu Tik 1 (satu) lembar; dan 5. formulir sidik jari 2 (dua) lembar.

Sedangkan Pasal 12 Perkapolri 18/2014 mengatur tentang prosedur penerbitan SKCK yang dilakukan melalui:
a. pencatatan;
b. identifikasi;
c. penelitian;
d. koordinasi; dan
e. penerbitan.

Apakah Mantan Terpidana Bisa Dapat SKCK?

Hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur penerbitan SKCK sebagaimana dimaksud pasal 12 Perkapolri 18/2014 yaitu terkait dengan ‘penelitian’ dan ‘koordinasi’.

Pasal 15 ayat (1) huruf e Perkapolri 18/2014 mengatur bahwa:

Dalam prosedur penelitian, salah satunya, dilakukan terhadap data menyangkut pemohon SKCK pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.

Sedangkan ‘koordinasi’ berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf a Perkapolri 18/2014, terkait data ini dilakukan koordinasi internal antara Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK.

Dan di ayat 3 pasal ini mengatur bahwa Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara secara berkala memperbarui data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.

Jadi berdasarkan Perkapolri di atas, pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK.

SKCK justru jadi surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang diri seseorang, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Jadi, kasus perjudian online yang pernah Anda lakukan tidak menghalanginya untuk dapat membuat SKCK, namun hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK.

Demikian jawaban dari kami

Terima kasih

Tim pengasuh detik’s Advocate