Sekolah Kewalahan Pengadaan Komputer

sekolah kewalahan pengadaan komputer

UNBK Dinilai Ajang Gengsi

PURWOKERTO – Untuk kali pertama, jenjang SMP menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun penerapan UNBK dinilai hanya sebagai ajang gengsi. Pasalnya, sistem yang digunakan dalam UNBK hampir sama dengan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). Hanya menggunakan media komputer.

bhl Selain itu, sekolah yang menerapkan UNBK juga mengakui kewalahan untuk pengadaan komputer. Persoalan terkait UNBK terungkap saat sidak yang dilakukan Komisi D di sekolah yang mengadakan UNBK yakni SMPN 2 Purwokerto dan sekolah dengan UNKP yakni SMPN 8 Purwokerto, Selasa (10/5).

Menurut Sekretaris Komisi D Yoga Sugama, sistem yang digunakan tidak berbasis online. Karena soal terlebih dahulu didownload, kemudian dikerjakan siswa dan baru diupload ke server pusat.

“Sistem ini sama saja dengan kertas. Hanya medianya saja yang berbeda. UNKP soal datang dibagikan ke siswa, selanjutnya lembar jawab dikumpulkan. Sama saja kedua metode ini, berbeda jika sistem yang digunakan online,” terangnya.

Yoga mengatakan, selain itu UNBK terkesan dipaksakan. Sekolah kewalahan untuk menyediakan komputer sesuai dengan ketentuan. Seharusnya, jika itu program dari pemerintah pusat, ada suport dari pemerintah. Namun pemerintah pusat terkesan lepas tangan.

“Bukan berarti saya tidak mendukung. Saya mendukung, namun pemerintah pusat harus memberikan bantuan. Bukan semua diserahkan ke sekolah,” katanya.

Selain masalah komputer, sekolah harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar sewa genset. Untuk sewa genset yang tidak dipakai, sekolah harus mengeluarkan Rp 800 ribu. Jika genset dipakai, maka ada biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu. Padahal genset merupakan kebutuhan wajib dalam penyelenggaraan UNBK.

Padahal menurut Yoga, UNBK akan menimbulkan diskriminasi untuk sekolah yang belum menyelenggarakan UNBK. Terkesan sekolah yang menyelenggarakan UNBK lebih berkualitas dibandingkan sekolah yang masih menggunakan model UNKP.

“Padahal itu tidak boleh digunakan sebagai acuan. Namun pemahaman tersebut secara alami tertanam di masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, dia mengapresiasi kepada sekolah yang masih menyelenggarakan sistem UNKP. Pasalnya sekolah tersebut mengukur kemampuan dan tidak mengikuti trend.

Sebagai salah satu sekolah yang mengadakan UNBK, menurut Kepala SMPN 2 Purwokerto Djohar, tidak ada masalah. Namun dia mengakui, untuk pengadaan komputer pihaknya merasa kewalahan. Pasalnya, sekolah harus menyediakan komputer minimal sepertiga dari total jumlah siswa. “Peserta disini ada 258, cukup kewalahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 8 Purwokerto Anggoro Tri Mulyanto mengatakan, dalam penyelenggaran UNKP tidak ada permasalahan. Soal datang sesuai dengan jadwal. Kualitas soal juga tidak ada permasalahan. “Dua hari ini lancar,” terangnya.

Dia juga menambahkan, jika sekolahnya belum menerapkan UNPK karena kemampuan sekolah belum mencukupi. Penggunaan dana BOS hanya bisa digunakan untuk pengadaan lima unit komputer. Sementara sisanya harus dipenuhi sendiri oleh sekolah.

“Kami mengukur kemampuan, sehingga kami putuskan untuk tidak menggunakan sistem UNKP,” ujarnya. (ida/sus)

Sumber:

Sekolah Kewalahan Pengadaan Komputer

sekolah kewalahan pengadaan komputer

UNBK Dinilai Ajang Gengsi

PURWOKERTO – Untuk kali pertama, jenjang SMP menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun penerapan UNBK dinilai hanya sebagai ajang gengsi. Pasalnya, sistem yang digunakan dalam UNBK hampir sama dengan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). Hanya menggunakan media komputer.

bhl Selain itu, sekolah yang menerapkan UNBK juga mengakui kewalahan untuk pengadaan komputer. Persoalan terkait UNBK terungkap saat sidak yang dilakukan Komisi D di sekolah yang mengadakan UNBK yakni SMPN 2 Purwokerto dan sekolah dengan UNKP yakni SMPN 8 Purwokerto, Selasa (10/5).

Menurut Sekretaris Komisi D Yoga Sugama, sistem yang digunakan tidak berbasis online. Karena soal terlebih dahulu didownload, kemudian dikerjakan siswa dan baru diupload ke server pusat.

“Sistem ini sama saja dengan kertas. Hanya medianya saja yang berbeda. UNKP soal datang dibagikan ke siswa, selanjutnya lembar jawab dikumpulkan. Sama saja kedua metode ini, berbeda jika sistem yang digunakan online,” terangnya.

Yoga mengatakan, selain itu UNBK terkesan dipaksakan. Sekolah kewalahan untuk menyediakan komputer sesuai dengan ketentuan. Seharusnya, jika itu program dari pemerintah pusat, ada suport dari pemerintah. Namun pemerintah pusat terkesan lepas tangan.

“Bukan berarti saya tidak mendukung. Saya mendukung, namun pemerintah pusat harus memberikan bantuan. Bukan semua diserahkan ke sekolah,” katanya.

Selain masalah komputer, sekolah harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar sewa genset. Untuk sewa genset yang tidak dipakai, sekolah harus mengeluarkan Rp 800 ribu. Jika genset dipakai, maka ada biaya tambahan sebesar Rp 500 ribu. Padahal genset merupakan kebutuhan wajib dalam penyelenggaraan UNBK.

Padahal menurut Yoga, UNBK akan menimbulkan diskriminasi untuk sekolah yang belum menyelenggarakan UNBK. Terkesan sekolah yang menyelenggarakan UNBK lebih berkualitas dibandingkan sekolah yang masih menggunakan model UNKP.

“Padahal itu tidak boleh digunakan sebagai acuan. Namun pemahaman tersebut secara alami tertanam di masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, dia mengapresiasi kepada sekolah yang masih menyelenggarakan sistem UNKP. Pasalnya sekolah tersebut mengukur kemampuan dan tidak mengikuti trend.

Sebagai salah satu sekolah yang mengadakan UNBK, menurut Kepala SMPN 2 Purwokerto Djohar, tidak ada masalah. Namun dia mengakui, untuk pengadaan komputer pihaknya merasa kewalahan. Pasalnya, sekolah harus menyediakan komputer minimal sepertiga dari total jumlah siswa. “Peserta disini ada 258, cukup kewalahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 8 Purwokerto Anggoro Tri Mulyanto mengatakan, dalam penyelenggaran UNKP tidak ada permasalahan. Soal datang sesuai dengan jadwal. Kualitas soal juga tidak ada permasalahan. “Dua hari ini lancar,” terangnya.

Dia juga menambahkan, jika sekolahnya belum menerapkan UNPK karena kemampuan sekolah belum mencukupi. Penggunaan dana BOS hanya bisa digunakan untuk pengadaan lima unit komputer. Sementara sisanya harus dipenuhi sendiri oleh sekolah.

“Kami mengukur kemampuan, sehingga kami putuskan untuk tidak menggunakan sistem UNKP,” ujarnya. (ida/sus)

Sumber: