Status KLB DBD Dicabut

status klb dbd dicabut

PURWOKERTO – Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Banyumas dicabut, Rabu (30/3) pukul 24.00. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Banyumas tanggal 30 Maret 2016 Nomor 900/2129/III/2016 tentang Pencabutan KLB DBD di Kabupaten Banyumas.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Banyumas Sadiyanto mengatakan, dengan dicabutnya status KLB DBD, maka segala ketentuan yang tertuang dalam SE Bupati tentang pembiayaan perawatan pasien DBD sudah tidak berlaku lagi.

“Pembiayaan pasien DBD di rumah sakit dan puskesmas rawat inap kembali ke regulasi sebelum KLB DBD ditetapkan,” kata Sadiyanto, Kamis (31/3).

Sadiyanto menjelaskan, dicabutnya status KLB DBD berdasarkan hasil telaah kajian dan analisa di lapangan. Saat ini sudah mengalami penururunan kasus dan kematian dari data harian, mingguan maupun bulanan.

Menurutnya, sejak ditetapkan status DBD, pihaknya telah melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), penyelidikan epidemiologi kasus DBD, pemberian larvasida secara selektif untuk tempat penampungan air, penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat, optimalisasi fogging, membentuk posko KLB DBD.

“Kita juga sudah melakukan investigasi kasus bekerjasama dengan Tim Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Balai Besar Teknik kesehatan dan Pengendalian Penyakit Jogjakarta, puskesmas dan perangkat desa,” katanya.

Sadiyanto menambahkan, untuk mencegah kembali kasus serupa, DKK akan menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan. Di antaranya surveilans epidemiologi DBD, lavarsida selektif, melaksanakan fogging fokus DBD sesuai kriteria, melanjutkan penyuluhan, meneruskan gerekan PSN setiap hari Jumat atau Minggu, dan monitoring secara terus menerus.

Terpisah, Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein mengatakan, meski KLB DBD telah dicabut, namun masyarakat diminta tetap waspada dan selalu menjaga lingkungan sekitar. Bupati juga berpesan agar kegiatan PSN tetap dijalankan setiap minggunnya. “Ya tetap hati-hati dan waspada. Terus gerakan PSN tiap minggu,” katanya.

Sementara itu, dengan dicabutnya status KLB DBD, maka batas waktu seluruh pengajuan klaim hingga 6 April.

Kabid Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (P2KPK) DKK Banyumas NLNW Siwi Utami SPd MSi mengatakan, sebelum 6 April klaim harus sudah masuk untuk segera diverifikasi.

Menurutnya, batas akhir untuk melengkapi kekurangan berkas klaim setelah diverifikasi yakni 15 April. “Apabila persayaratan klaim tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, maka klaim tidak layak untuk dibayarkan,” sambung dia.

Hingga Kamis (31/3), baru satu klinik yang telah mengajukan klaim ke DKK Banyumas yaitu yaitu Klinik Utama Amanda. Klaim yang diajukan untuk empat orang pasien dari berbagai kelas BPJS mencapai Rp 6.004.800, dengan lama perawatan dari 1 sampai 4 hari.

Staf Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang DKK Banyumas, Selamat Riyadi SSit menambahkan, jumlah kasus sampai Kamis (31/3) ada 686 kasus yang terjadi di 195 desa di seluruh kecamatan.

“Sama seperti Rabu (30/3). Tetapi hari ini (kemarin, red) terdapat 33 laporan kasus DBD yang masuk. Jadi jumlah akhirnya masih terus kita rekap,” terangnnya. (why/yda/sus)

Sumber: