Survei Indikator 11-17 Agustus: Kepercayaan terhadap Polri Turun

Jakarta

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei persepsi publik terhadap kasus Sambo. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap Polri menurun.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 11-17 Agustus 2022. Survei ini menggunakan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Sebanyak 1.229 responden dipilih secara acak melalui nomor telepon. Margin of error survei diperkirakan ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Survei dilakukan beberapa hari setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Diketahui Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada 9 Agustus.

“Survei ini dilakukan 11 sampai 17 Agustus, hanya beberapa hari setelah Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Memang masih beberapa hari setelah penetapan tersangka,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam YouTubenya Indikator Politik Indonesia, Kamis (25/8/2022).

“Artinya, setelah tanggal 17, kita belum bisa memotret ekspektasi persepsi publik karena surveinya berakhir di tanggal 17 Agustus, padahal kita tahu berapa hari terakhir eskalasi isu makin besar. Kemarin seharian kita disuguhi rapat dengar pendapat Kapolri dengan Komisi III yang tentu saja meningkatkan perhatian publik, awareness publik, termasuk gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kapolri terkait isu ini,” ujarnya.

Awalnya, responden diberi pertanyaan terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia, apakah sangat baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk. Hasilnya, banyak responden yang menilai kondisi penegakan hukum di negara ini buruk atau sangat buruk (37,7%).

Berikut ini:
Sangat baik 4,5%
Baik 25%
Sedang 26,5%
Buruk 29,6%
Sangat Buruk 8,1%
Tidak Tahu/Tidak Jawab 6,4%

“Yang mengatakan penegakan hukum buruk atau sangat buruk (37,7%) itu jauh lebih banyak ketimbang yang mengatakan baik atau sangat baik (29,5%),

Kondisi penegakan hukum, persepsi positif menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam sepanjang 2022, sekitar 14-15 persen. Sebaliknya, persepsi negatif menunjukkan tren peningkatan dengan kisaran yang kurang lebih sebanding, 14-16 persen.

“Isu Sambo ini membuat persepsi publik terhadap penegakan hukum itu memburuk, padahal kita tahu sebenarnya lembaga penegakan hukum itu juga bekerja, tetapi masyarakat terlalu fokus dan tergetok perhatiannya terhadap isu ini sehingga isu yang dilakukan oleh penegak hukum lain juga terpengaruh getahnya oleh isu Sambo ini,” ujarnya.

Selanjutnya, responden ditanyai pendapatnya tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali.

Berikut hasil survei kepercayaan terhadap lembaga:

Kejaksaan Agung:
Sangat percaya 10%
Cukup percaya 53,4%
Kurang percaya 20,5%,
Tidak percaya sama sekali 6,2%
Tidak tahu/tidak jawab 10,1%

KPK:
Sangat percaya 11%
Cukup percaya 47,8%
Kurang percaya 24,8%
Tidak percaya sama sekali 8,3%
Tidak tahu/tidak jawab 8,0%

Polri:
Sangat percaya 12%
Cukup percaya 42,24%
Kurang percaya 26,0%
Tidak percaya sama sekali 13,1%
Tidak tahu/tidak jawab 6,5%

Hasilnya, tingkat kepercayaan publik paling tinggi pada kejaksaan agung (63,4% cukup/sangat percaya), kemudian KPK (58,8% cukup/sangat percaya), dan Polri (54,2% cukup/sangat percaya).

“Dari tiga lembaga penegak hukum yang kita tanyakan, Kejaksaan Agung sekarang menempati peringkat paling tinggi, ada 10+53,4 persen warga yang menyatakan Kejaksaan Agung sangat dipercaya,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Menurutnya, ini merupakan lompatan karena sebelumnya Kejagung sempat berada di paling bawah, kini persepsi kepercayaan publiknya dinilai meningkat.

“Kepolisian, yang tahun lalu peringkat pertama, itu trennya menurun, sekarang tinggal 54 persen publik yang sangat percaya atau sangat percaya terhadap institusi kepolisian. Artinya trust publik itu sangat dinamis dipengaruhi oleh persepsi mereka atas kinerja dan isu yang terkait dengan masing masing lembaga,” katanya.

Baca halaman selanjutnya.