Tujuh Puskesmas Terancam Sanksi

tujuh puskesmas terancam sanksi

rumah_sakitBelum Memiliki SPPLH

PURWOKERTO – Izin operasional tujuh puskesmas di Kabupaten Banyumas terancam dicabut. Pasalnya tujuh puskesmas belum memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas Joko Setiono mengatakan, pembinaan akan dilakukan kepada tujuh puskesmas.         “Tentunya terlebih dahulu pembinaan. Tapi bila tetap tidak mengurus SPPLH, maka kita dapat memberikan sanksi administrasi sampai pencabutan izin operasional. Jadi tidak ada perbedaan antara negeri maupun swasta,” katanya.

Dikatakan, untuk kewenangan pencabutan izin operasional hanya bisa dilakukan oleh bupati. “Kita hanya sebatas memberikan laporan. Untuk mencabut dan menutup tetap ada di tangan bupati. Tetapi saya yakin, setelah dilakukan pembinaan tanpa harus diberikan teguran baik lisan maupun tertulis, mereka semua akan patuh mengurus SPPLH,” tuturnya.

Joko menjelaskan, meskipun puskesmas rawat jalan termasuk usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, namun tetap wajib membuat SPPLH. Sebab DPLH maupun SPPLH merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan.

“Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki DPLH/UKL-UPL/SPPLH. DPLH/UKL-UPL dan SPPLH,” katanya.

Diterangkan, SPPLH yakni dokumen yang digunakan sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan tersebut.

Joko mengatakan, dalam praktik di lapangan masih saja terjadi usaha dan atau kegiatan yang telah terbentuk tetapi tidak memiliki dokumen DPLH/UKL-UPL dan SPPLH.

“Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010, yang mewajibkan semua usaha dan atau kegiatan memiliki dokumen DPLH/UKL-UPL/SPPLH bagi usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi,” tandasnya. (yda/sus)

Sumber: