Urgensi RUU Omnibus Law Sektor Keuangan

Jakarta

Perkembangan ekonomi dunia dan domestik yang semakin hari semakin tidak menentu, ditambah lambannya pemulihan perekonomian pasca masifnya penyebaran virus COVID-19 membuat stabilitas sektor keuangan menjadi bergejolak dan dalam posisi ketidakpastian. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap pelemahan perekonomian yang terus terjadi dan potensi timbulnya resiko destruktif bagi sektor keuangan.

Sektor jasa keuangan saat ini diatur secara sektoral dan tidak menyeluruh, sehingga perlu untuk diatur dalam bentuk perundang-undangan khusus yang lebih luas cakupannya dalam mengatur sektor keuangan. Saat ini pemerintah dan DPR tengah merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

RUU sektor keuangan ini membahas secara komprehensif dan luas terkait dengan detail penguatan sektor keuangan, maka disusun dalam bentuk omnibus law. Hal ini difokuskan pada penyempurnaan regulasi yang sudah ada, penataan kembali segala bentuk kewenangan, menguatkan koordinasi, dan mekanisme teknis penanganan sektor jasa keuangan akan diatur lebih dalam dalam RUU PPSK ini.

Tentunya yang menjadi perhatian adalah apakah saat ini sektor keuangan memerlukan omnibus law dalam pelaksanaannya atau hanya dapat selesai melalui perbaikan terhadap regulasi yang sudah ada/eksisting? Apakah dengan kehadiran omnibus law ini dapat menjamin terjangkaunya seluruh persoalan pada sektor keuangan dan berperan secara maksimal dalam stagnannya pengembangan sektor keuangan di Indonesia?

Urgensi keberadaan RUU PPSK ini menjadi pertanyaan ketika dihadapkan dengan ketahanan kapasitas peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pada sistem keuangan yang dirasa masih mampu mengatasi krisis yang menerpa. Ditambah juga saat ini Indonesia memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, lantas di mana urgensinya?

Pembaharuan Regulasi

Inovasi bisnis yang menyatu dengan teknologi membuat dunia bisnis dan keuangan semakin membutuhkan pengawasan dan pengaturan. Kebutuhan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan regulasi yang ada. Ketiadaan peraturan perundang-undangan dapat menjadi penghambat pertumbuhan usaha dan industri keuangan yang inklusif. Pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator harus seimbang seirama dengan pelaku usaha.

Segala bentuk inovasi bisnis yang tumbuh harus secara simultan bergerak bersama dengan regulasi yang mengaturnya. Pengaturan terhadap metode omnibus law semakin jelas setelah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode omnibus law dipilih dan diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan industri keuangan serta mengatasi kekosongan hukum yang ada hingga mengganti UU spesifik yang sudah usang.

Undang-undang sapu jagat ini akan merombak kewenangan lembaga sektor keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya mengenai ekosistem industri keuangan saat ini, seperti pasar modal, perbankan, asuransi, pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan teknologi finansial turut diatur dan mengalami perombakan. RUU ini didesain dengan konsep omnibus law dengan mengintegrasikan sekitar 16 UU di sektor keuangan.

Apabila ditelaah, secara garis besar RUU PPSK ini memiliki tujuan dalam hal pendalaman terhadap keuangan berkelanjutan (sustainable finance) di Indonesia, yang didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut saya, pengaturan atas RUU PPSK ini haruslah menjamin terhadap beberapa hal: (1) keadilan perekonomian (2) kemanfaatan, (3) kepastian hukum, (4) efektivitas, efisiensi, stabilitas dan transparansi, (5) optimalisasi koordinasi, Kewenangan dan Penguatan Lembaga.

Aspek pengawasan sangat penting untuk diperhatikan karena untuk mencegah adanya kegagalan pada industri dan lembaga keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dapat mendorong transparansi dan keadilan bagi para pelaku pasar (market conduct) dan memberikan perlindungan terhadap investor.

Produk hukum baru biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun, ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru. Perumusan ini tentunya berkaitan dengan politik hukum pembentukan peraturan, bagaimana memposisikan RUU PPSK ini sebagai stimulus dan menyelaraskan dengan regulasi dan kebutuhan hukum yang ada.

Sistem keuangan dan proses tata kelola pengawasan pada sektor keuangan saat ini berjalan secara baik dan positif, jangan sampai perubahan yang ada memberikan dampak negatif terhadap jalannya sistem di sektor keuangan. Isu Independensi dan kepercayaan suatu lembaga harus menjadi perhatian utama dan diperkuat. Selain itu kehadiran RUU ini jangan sampai menghasilkan tumpang tindih aturan yang sudah ada dan harus merampingkan regulasi sektor keuangan, bukan sebaliknya malah membuat regulasi sektor keuangan menjadi gemuk (over regulation) dan tidak sinkron.

Selain fokus pada pembenahan substansi hukum (legal substance), perlu diperhatikan juga mengenai sinkronisasi antar lembaga yang memiliki kewenangan strategis (legal structure). Bagaimana mengharmonisasikan tujuan dan kewenangan otoritas, serta hubungan antar lembaga. Independensi dan fleksibilitas harus tetap berada pada setiap lembaga, terutama dalam hal mengambil kebijakan. Kebijakan yang fleksibel dan antisipatif sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang cepat berubah dan tidak menentu.


Jaring Pengaman

RUU PPSK ini dapat menjadi pemacu dan jaring pengaman sektor keuangan di tengah gencarnya digital teknologi, yang mana hal tersebut secara nyata memberikan konsekuensi, risiko, dan rintangan yang tidak mudah. Mulai dari perlindungan data pribadi, penipuan, kerugian finansial, eksploitasi ekonomi, dan lain sebagainya. Beberapa kemudahan yang ditawarkan dalam finansial teknologi saat ini tidak diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang berpedoman pada perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal itu diharapkan RUU PPSK mampu mewujudkan hal tersebut. RUU PPSK diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama pada penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance). Harus kita akui pelaksanaan ESG saat ini belum maksimal dikarenakan minimnya dukungan dari pemerintah atau regulator, pengaturan yang bersifat sektoral tentunya menghambat penerapan ESG di berbagai sektor bisnis.

Dengan adanya pengaturan hukum yang mengikat secara luas diimbangi dengan penerapan sanksi bagi yang tidak patuh dapat menjadi cambuk agar perusahaan di Indonesia fokus pada penerapan ESG. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan di industri keuangan dengan mengembangkan roadmap yang ramah investor. Hal ini dapat membantu memberikan kepastian dan kepercayaan untuk para investor dalam memformulasikan strategi investasi jangka panjang di Indonesia.

Berkaca pada Pengalaman

Pembahasan RUU PPSK tentunya harus belajar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutus UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Berkaca pada pengalaman yang sudah ada, pemerintah dan DPR seharusnya dapat berbenah dan patuh dalam melalui segala bentuk proses, standar, dan sistematika dalam pembentukan undang-undang. Mengingat begitu pentingnya RUU PPSK ini, segala bentuk kesalahan baik formil maupun materiil harus diantisipasi dan diminimalisasi semaksimal mungkin.

M. Indra Kusumayudha advokat dan praktisi hukum bisnis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(mmu/mmu)