Wadirkrimum PMJ Dicopot, Perannya Diungkap LPSK soal Istri Sambo

Jakarta

AKBP Jerry Raymond Siagian dicopot dari jabatannya sebagai Wadikrimum Polda Metro Jaya buntut kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat yang diotaki Irjen Ferdy Sambo. Jerry sebelumnya pernah memimpin rapat di Polda Metro yang mendesak perlindungan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Mutasi AKBP Jerry itu tertuang dalam TR nomor ST/1751/VIII/KEP./2022 yang diterima detikcom, Selasa (23/8/2022). Ada 24 personel yang dimutasi dalam TR tersebut, mulai dari pangkat Kombes hingga Bharada.

Ke-24 personel tersebut masing-masing 4 orang berpangkat Kombes, 5 AKBP, 2 Kompol, 4 AKP, 2 Iptu, 1 Ipda, 1 Bripka, 1 Brigpol, 2 Briptu, dan 2 Bharada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jejak AKBP Jerry

Beberapa hari lalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap adanya pertemuan untuk membahas perlindungan terhadap Putri Candrawathi di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/7). Pertemuan yang dipimpin oleh AKBP Jerry Siagian itu mendesak LPSK untuk segera memberikan perlindungan kepada Putri Candrawathi.

“Betul hadir. Dihadiri, dipimpin oleh beliau,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi kepada wartawan di kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (16/8/2022). Edwin menjawab keterlibatan Wadirreskrimum PMJ AKBP Jerry dalam pertemuan itu.

Edwin mengatakan pertemuan itu tidak hanya dihadiri oleh LPSK, tapi juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta psikolog. Di sanalah LPSK diminta segera mengabulkan permohonan perlindungan.

“Kehendak dari forum itu, termasuk juga pengundang, adalah LPSK segera melindungi Ibu PC. Hal itu tidak bisa kami kabulkan karena sejak awal kami melihat ada yang ganjil dan janggal, juga kami belum mendapatkan kerja sama itu dengan Ibu PC sendiri,” papar Edwin.

Adapun permintaan itu disampaikan dengan dalih Putri Candrawathi merupakan korban kekerasan seksual. Dan semestinya, menurut mereka, harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Karena korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS harus segera dilindungi. Dan pelaksana perlindungannya adalah LPSK, gitu,” tuturnya.

Namun LPSK mempunyai penilaian lain. Hal ini lantaran kasus yang dilihat sudah ganjil dari awal. Terlebih, pihaknya belum bisa mendapatkan keterangan secara utuh dari istri Irjen Ferdy Sambo.

“Tetapi pada kasus ini sejak awal kita melihat ada hal yang tak biasa, bahwa ada peristiwa pembunuhan tetapi kok nggak jadi perhatian,” kata Edwin.

“Ada syarat dalam UU yang belum dia (Putri Candrawathi) penuhi. Sifat penting keterangannya kami tidak tahu, kebenaran apakah peristiwa itu ada, situasi medis psikologisnya kami juga tidak dapat apa pun. Walaupun psikiater dan psikolog kami mengatakan memang ada terhadap mental ya. Jadi bagaimana kita mau melindungi,” sambungnya.

Edwin menegaskan biasanya LPSK tak membuat rumit pemohon jika benar menjadi korban kekerasan seksual. Hanya, kasus yang tengah ditangani kala itu perlu didalami secara matang.

“Jadi kita biasanya nggak ribet, nggak panjang buat banyak prosedur bahwa kita meyakini ada kekerasan seksual ya kita lindungi, kita berikan bantuan dan katakanlah lebih banyak yang proaktif. Tetapi, pada kasus ini, sejak awal kita melihat ada hal yang tak biasa,” sambungnya.

LPSK Temukan Kejanggalan

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (22/8) kemarin. Dia menceritakan momen LPSK diundang pertemuan yang dipimpin oleh AKBP Jerry.

“Makin lama kami makin menemukan banyak kejanggalan. Misalnya kemudian LPSK ini diundang dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh Dirkrimum Polda Metro dan dipimpin oleh Pak Wadir. Dalam pertemuan tersebut undangannya sebenarnya berbunyi perlindungan kasus kekerasan terhadap korban kasus kekerasan seksual, tanpa menyebut apa pun,” ujar Hasto.

Hasto menyebut AKBP Jerry seolah mengarahkan LPSK untuk segera memberikan perlindungan ke Putri. Dia mengatakan LPSK tersudutkan dalam forum tersebut.

“Kemudian ada staf kami yang ikut ada di situ, juga dihadiri oleh beberapa rekan dari lembaga lain dan kami merasakan nuansa bahwa Pak Wadir ini agak mengarahkan agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada Ibu P. Karena yang bersangkutan adalah korban dan kami pada waktu itu juga merasa agak tersudutkan karena rekan-rekan yang hadir juga nuansanya seperti itu,” ujar Hasto.

Faktor Psiko-hierarki

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menyatakan dalam kasus obstruction of justice dalam tewasnya Brigadir Yosua ini terkait erat dengan kondisi psiko hierarki. Posisi tersangka utama, yakni Irjen Ferdy Sambo, yang kala itu menjabat Kadiv Propam Polri, bisa jadi berpengaruh terhadap polisi lainnya.

“Sehingga memang harus bersabar karena ada psycho-hierarchical, ada juga psycho-politics-nya,” kata Mahfud pada 3 Agustus 2022.

Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan Inspektorat Khusus juga perlu melihat adanya ‘jebakan’ faktor skenario Ferdy Sambo yang diikuti oleh anggota-anggota kepolisian. Namun jika memang anggota tersebut memang melakukan hal yang terindikasi kuat melakukan tindakan pidana, harus dihukum secara undang-undang yang berlaku.

“Anggota Polri yang diduga melanggar etik tentu dapat dijerat pidana apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan memang terkait langsung dengan peristiwa pidananya atau turut serta membantu tindak pidana. Namun penetapan jerat pidana tersebut mesti dilakukan secara berhati-hati, dan bertanggung jawab serta harus cukup terbuka tentang tindak pidana apa yang dilakukan yang bersangkutan. Banyak dari anggota yang sebenarnya hanyalah korban skenario di awal kasus ini muncul,” tuturnya.

Simak Video: Respons Komnas HAM atas Hasil Autopsi Ulang Brigadir J

[Gambas:Video 20detik]

(knv/fjp)